JAKARTA — Sistem pertahanan udara S-400 Triumf buatan Rusia kembali menjadi sumber persoalan geopolitik yang mempertemukan kepentingan Amerika Serikat, Turki, dan Iran. Ketika Ankara masih menghadapi hambatan hukum untuk membeli 40 jet tempur siluman F-35 Lightning II dari Amerika akibat kepemilikan S-400, Teheran justru dilaporkan meminta Moskow memasok sistem rudal pertahanan udara tersebut untuk memperkuat perlindungan wilayahnya.
Perkembangan terbaru muncul setelah Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengutus Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin pada Kamis (5/11/2026). Rezaei membawa surat pribadi Khamenei yang menurut laporan The Telegraph, Jumat (6/11/2026), berisi permintaan agar Rusia memasok S-400 kepada Iran.
Mengutip seorang pejabat senior Iran yang tidak disebutkan namanya, The Telegraph melaporkan bahwa Teheran optimistis Putin akan menyetujui pengiriman sistem pertahanan udara yang telah lama diincar negara tersebut. Namun, hingga perkembangan yang diumumkan pada 8 November, belum terdapat konfirmasi resmi mengenai penandatanganan kontrak ataupun jadwal pengiriman S-400 ke Iran.
Kantor berita Rusia TASS pada Jumat (6/11/2026) membenarkan bahwa Putin menerima surat dari Khamenei melalui Rezaei. Kremlin menyatakan pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan strategis Rusia-Iran serta perkembangan keamanan kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah, tetapi tidak mengungkap adanya kesepakatan pengadaan S-400.
Media Iran Tasnim News Agency juga mengonfirmasi pertemuan tersebut. Menurut Tasnim, Rezaei menyampaikan pesan Khamenei kepada Putin dan membahas pengaturan keamanan kawasan setelah perang yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain urusan keamanan, kedua pihak mendiskusikan pembangunan jaringan pipa gas Rusia menuju Iran.
Perbedaan antara keterangan resmi Moskow dan Teheran dengan laporan The Telegraph menjadi penting. Pertemuan Putin-Rezaei telah dikonfirmasi kedua negara, sedangkan permintaan spesifik mengenai S-400 masih bersumber dari laporan media yang mengutip pejabat Iran secara anonim.
Situasi tersebut memperlihatkan posisi berbeda dua negara yang sama-sama memiliki hubungan pertahanan dengan Rusia. Turki, anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, berusaha menyelesaikan persoalan kepemilikan S-400 agar dapat memperoleh F-35 dari Amerika. Sebaliknya, Iran dilaporkan berupaya mendapatkan S-400 untuk memperbaiki kemampuan pertahanan udara yang mengalami kerusakan akibat serangan Amerika dan Israel.
Turki Ingin 40 F-35, tetapi Terhalang Undang-Undang Amerika
Persoalan Turki bermula ketika pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan memutuskan membeli S-400 dari Rusia pada 2017. Ankara mengambil langkah tersebut setelah upayanya memperoleh sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika tidak menghasilkan kesepakatan yang diinginkan.
Menurut kantor berita Rusia TASS, kontrak pembelian S-400 Turki bernilai sekitar 2,5 miliar dolar AS. Pengiriman komponen pertama dimulai pada Juli 2019, sedangkan Rusia kemudian menyatakan telah menyelesaikan kewajiban pengiriman berdasarkan kontrak tersebut.
Keputusan Ankara memicu respons keras Washington. Departemen Pertahanan Amerika pada 17 Juli 2019 mengumumkan proses pengeluaran Turki dari program pengembangan dan produksi jet tempur F-35.
Padahal, Turki sebelumnya merupakan salah satu mitra industri internasional dalam program pesawat tempur generasi kelima tersebut. Perusahaan-perusahaan pertahanan Turki turut memproduksi berbagai komponen F-35, sementara Ankara semula merencanakan pembelian hingga 100 pesawat.
Washington beralasan bahwa pengoperasian S-400 di negara yang juga memiliki F-35 berpotensi memungkinkan Rusia memperoleh informasi sensitif mengenai karakteristik radar pesawat siluman tersebut.
Menurut Pentagon, pengumpulan data radar dan informasi penerbangan F-35 oleh sistem pertahanan udara Rusia dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan teknologi pesawat tempur tersebut.
Turki berulang kali membantah kekhawatiran Amerika. Ankara menegaskan bahwa S-400 dapat dioperasikan secara independen tanpa diintegrasikan ke dalam jaringan pertahanan udara NATO. Pemerintah Erdogan juga pernah menawarkan pembentukan komisi teknis untuk memeriksa persoalan tersebut.
Namun, keberatan Washington tidak berhenti pada perdebatan teknis. Kongres Amerika kemudian mengesahkan pembatasan hukum yang secara langsung menghalangi transfer F-35 selama Turki masih memiliki S-400.
Laporan Congressional Research Service (CRS) yang diterbitkan pada 14 Juli 2026 memastikan bahwa Turki kini mengupayakan pembelian 40 jet F-35 Lightning II sekaligus pencabutan sanksi berdasarkan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).
Jumlah 40 pesawat tersebut merupakan permintaan terbaru yang dicatat CRS dan berbeda dari rencana awal Turki untuk memperoleh sekitar 100 F-35 sebelum negara itu dikeluarkan dari program pada 2019.
Turki juga mempunyai rencana pengadaan 40 pesawat F-16 baru dari Amerika. Kendati jumlahnya sama, paket F-16 tersebut merupakan pengadaan berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan dengan permintaan 40 F-35.
Trump Buka Peluang, Kongres AS Tetap Menjadi Penghalang
Harapan Ankara memperoleh kembali F-35 sempat menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kesediaan mempertimbangkan penjualan pesawat tersebut pada Juli 2026.
Dalam pertemuannya dengan Erdogan pada Konferensi Tingkat Tinggi NATO di Ankara, Selasa (7/7/2026), Trump mengatakan pemerintahannya akan bergerak mencabut sanksi terhadap Turki. Ia juga membuka kemungkinan penjualan F-35.
Namun, pernyataan politik Trump tidak otomatis menghapus larangan yang ditetapkan Kongres.
Laporan CRS tertanggal 20 Agustus 2026 menjelaskan bahwa Pasal 1245 dalam National Defense Authorization Act Tahun Fiskal 2020 tetap membatasi transfer pesawat F-35 kepada Turki.
Undang-undang itu menyediakan mekanisme pengecualian, tetapi mensyaratkan pemerintah Amerika memberikan sertifikasi bahwa Turki tidak lagi memiliki S-400 beserta perangkat terkait, menjamin tidak akan menerima sistem tersebut kembali, dan memenuhi persyaratan tambahan mengenai pengadaan peralatan pertahanan dari Rusia.
Surat Departemen Luar Negeri Amerika kepada Kongres pada 22 Juli 2026, yang diperoleh harian Yunani Kathimerini, bahkan menegaskan bahwa Ankara belum memenuhi persyaratan hukum untuk memperoleh F-35.
Dengan demikian, hambatan Turki bukan semata-mata keberatan diplomatik Washington. Ada ketentuan undang-undang yang tetap harus dipenuhi meskipun presiden Amerika menyatakan dukungan terhadap pemulihan kerja sama pertahanan.
Presiden Erdogan sendiri menilai pengeluaran Turki dari program F-35 merupakan keputusan yang tidak adil. Dalam pernyataan yang diberitakan Anadolu Agency pada 5 Januari 2026, ia menegaskan bahwa penerimaan pesawat yang telah dibayar dan kembalinya Turki ke program F-35 penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan NATO.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan kemudian menjelaskan bahwa Ankara membedakan persoalan pencabutan larangan penjualan F-35 dengan pemulihan status sebagai mitra produksi. Menurut Fidan, kedua persoalan itu membutuhkan proses dan keputusan yang berbeda.