Liputan6.com, Jakarta - Kursi wakil presiden tidak selalu diduduki hingga penghujung masa jabatan. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ada yang memilih meletakkan jabatan sebelum waktunya, ada pula yang harus meninggalkannya lantaran naik menggantikan presiden.
Terbaru, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari posisi wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat itu diserahkan langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Keputusan Gibran muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Persoalan itu kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan pada Oktober 2026.
Di tengah polemik yang terus bergulir, Gibran sempat menyuarakan harapannya agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Dalam pernyataannya pada Selasa (10/11/2026), ia mengatakan, "Saya tidak ingin situasi ini menjadi kontroversi politik berkepanjangan."
Situasi ini membawa ingatan kembali pada sosok Mohammad Hatta. Jauh sebelum kursi wakil presiden kembali menjadi sorotan, proklamator sekaligus wakil presiden pertama itu telah lebih dahulu memilih mengakhiri pengabdiannya di tengah jalan.
Hatta mendampingi Soekarno sejak 18 Agustus 1945. Keduanya dikenal sebagai Dwitunggal, sepasang pemimpin yang menjadi lambang persatuan pada masa-masa awal republik.
Namun, perjalanan waktu memperlihatkan bahwa kedekatan dalam perjuangan tidak selalu berbanding lurus dengan kesamaan pandangan dalam pemerintahan. Hatta berpijak pada demokrasi parlementer, sementara Soekarno mulai mengarahkan Indonesia menuju Demokrasi Terpimpin. Perbedaan itulah yang perlahan merenggangkan hubungan politik keduanya.
Keinginan Hatta untuk mundur kemudian disampaikan melalui surat kepada DPR pada 20 Juli 1956. Meski sempat diupayakan agar tetap bertahan, pendiriannya tak berubah. Pada November tahun yang sama, ia kembali menegaskan keputusan tersebut hingga akhirnya resmi meletakkan jabatan pada 1 Desember 1956, setelah sekitar 11 tahun mendampingi Soekarno.
Kursi wakil presiden pun dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya kembali terisi pada 1973 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mendampingi Presiden Soeharto.
Di luar Hatta, ada pula B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri yang tidak menuntaskan masa jabatan sebagai wakil presiden. Keduanya, bagaimanapun, tidak memilih mundur, melainkan beralih ke kursi kepresidenan setelah terjadi pergantian kekuasaan.
Habibie baru sekitar dua bulan menjabat sebagai wakil presiden ketika Soeharto menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998. Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 yang berlaku saat itu, Habibie kemudian menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga, tepat ketika Indonesia memasuki babak baru Reformasi.
Nasib serupa dialami Megawati yang mendampingi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sejak 20 Oktober 1999. Setelah Gus Dur diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR pada Juli 2001, Megawati naik menjadi Presiden Republik Indonesia kelima untuk melanjutkan sisa masa jabatan. Posisi wakil presiden kemudian diisi Hamzah Haz.
Sejarah pun memperlihatkan bahwa jalan meninggalkan kursi wakil presiden tidak selalu sama. Kini, Gibran menambah babak baru dalam catatan perjalanan jabatan wakil presiden di Indonesia.