JAKARTA -- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi setuju untuk hak menyatakan pendapat terkait dengan Surat Keterangan ijazah Wapres Gibran. Jika Hak Menyatakan Pendapat ini terus berlanjut, maka nasib Wakil Presiden Gibran semakin terancam.
"Ada 120 anggota DPR yang mendorong Hak Menyatakan Pendapat," ujar pimpinan sidang dari Nasdem, Saan Mustopa, Rabu (11/11/2026)
Sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyebut dukungan anggota DPR terhadap pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terus bertambah. Hingga Rabu (11/11/2026), jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut bahkan sudah menembus 50 orang.
Mardani mengatakan, dukungan tersebut berasal dari anggota DPR lintas fraksi. Bahkan, anggota Fraksi PDIP disebut telah menunjukkan antusiasme untuk ikut mengusulkan hak menyatakan pendapat.
"Yang pertama kami bersyukur, dari pagi kita kontakan, hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain, 'Mas, aku mau ikut!' 'Ayo!' gitu bareng-bareng," kata Mardani, Rabu, (11/11/2026).
Pihaknya menyebut, berdasarkan komunikasi sementara, jumlah anggota yang telah memberikan dukungan sudah lebih dari 50 orang. Mardani juga menyebut dukungan datang dari seluruh fraksi di DPR.
"PDIP dari kemarin bahkan sudah sangat bersemangat. Kayaknya malah PKS kan 12 tuh, PDIP kayaknya lebih dari 12 nanti. Kayaknya, tapi nanti dikonfirmasi aja," ujarnya.
Mardani menjelaskan, pengusulan hak menyatakan pendapat tersebut akan diawali dengan penyampaian surat kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, surat tersebut diharapkan dibacakan dalam rapat paripurna untuk kemudian diagendakan dalam pengambilan keputusan.
"Yang pertama tentu surat ini masuk ke pimpinan, nanti dibacakan di paripurna. Kemudian diagendakan untuk pengambilan keputusan di paripurna, adakah kita DPR menerima atau tidak," ucapnya.
Apabila DPR menerima usulan tersebut, proses selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah MK memberikan penilaian, proses akan kembali ke DPR untuk dilanjutkan dengan perhitungan dan pengambilan keputusan bersama MPR.