JAKARTA -- Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden (Wapres) pada Kamis (12/11/2026). Langkah itu diambil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen kependidikannya yang tidak memenuhi persyaratan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Brahma Aryana menilai, mundurnya Gibran merupakan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan olehnya. Pasalnya, saat ini kecurangan yang terjadi ketika proses pencalonannya sebagai wapres mulai terbongkar.
"Sikap mundurnya Gibran ini sebetulnya konsekuensi logis dari terbongkarnya kecurangan yang dilakukan," kata dia saat dihubungi Republika, Kamis.
Meski demikian, Brahma menyatakan, mundurnya Gibran bukan merupakan tujuan KIPP dalam membongkar kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024. Menurut dia, ada persoalan yang lebih besar dalam proses Pemilu 2024, yaitu maladministrasi dokumen pencalonan yang membuat kontestasi pemilu tidak setara.
"Standing KIPP sejak awal adalah bukan semata-mata persoalan gibran. Itu terlalu sederhana dan sepele. Yang kita persoalkan adalah proses pemilu yang dirusak melalui perubahan syarat usia dan maladministrasi dokumen pencalonan, sehingga merusak kontestasi pemilu kita menjadi tidak setara/fair," kata dia.
Brahma juga menyoroti peran masyarakat sipil dalam mengungkap persoalan tersebut. Pasalnya, upaya membongkar dugaan kecurangan justru diawali oleh warga, bukan lembaga negara maupun partai politik yang semestinya ikut menjaga kualitas demokrasi.
"Penting untuk digarisbawahi, bahwa tindakan membongkar kecurangan ini sepenuhnya diawali oleh para warga, bukan oleh lembaga atau instansi," kata dia.
Karena itu, ia berharap kasus ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat solidaritas dalam mengawal berbagai persoalan bangsa. Menurut dia, kekuatan gerakan bersama masyarakat tidak hanya diperlukan untuk mengawasi demokrasi, tetapi juga menghadapi persoalan lain seperti korupsi, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kebakaran hutan dan lahan.
"Fenomena ini dapat menjadi momentum bagi warga untuk memperkuat soliditas, sehingga permasalahan bangsa lainnya seperti korupsi, kenaikan harga pokok, karhutla, dan lainnya dapat teratasi dengan kekuatan gerakan bersama," kata dia.
Brahma juga mengingatkan masyarakat agar semakin kritis dalam mengawasi penyelenggaraan negara, termasuk penggunaan anggaran pemilu. Pasalnya, penyelenggara pemilu diberikan anggaran yang besar untuk melaksanakan pemilu dengan baik.
"Ke depan, kita sebagai warga harus lebih jeli, kritis, dan solid, agar Rp71,3 triliun anggaran negara untuk sebuah pemilu tidak lagi menghasilkan kandidat yang mudah membohongi warga, merusak tatanan bangsa, dan lebih parahnya lagi tidak meningkatkan penghidupan yang layak bagi warga," kata Brahma.
Diketahui, KIPP merupakan salah satu pemohon dalam PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain KIPP, permohonan itu juga diajukan oleh Partai Ummat, Denny Indrayana, serta enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.
Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wapres kala itu. Para pemohon mendalilkan syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi setiap calon (conditio precedent), termasuk cawapres dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat.
Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, menurut mereka, seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai cawapres, dan tidak dapat dilantik sebagai wakil presiden.
Dalam permohonan itu, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.