Setiap kebijakan terkait spesies tersebut harus berlandaskan kajian ilmiah yang mendalam, transparan, serta melibatkan para ahli konservasi dan masyarakat setempat
Tangerang (ANTARA) - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten, secara tegas menolak wacana pemindahan (translokasi) terhadap badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
"Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru," kata Ketua GMNI Banten Endang Kurnia dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Minggu.
Ia mengatakan, wacana tersebut tak dipandang sekadar sebagai langkah administratif untuk memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain.
Pasalnya, lanjut Endang, badak jawa merupakan satwa endemik terancam punah yang memiliki keterikatan ekologis erat dengan habitat alaminya di Ujung Kulon.
"Setiap kebijakan terkait spesies tersebut harus berlandaskan kajian ilmiah yang mendalam, transparan, serta melibatkan para ahli konservasi dan masyarakat setempat," katanya.
Ia mengatakan, terkait kekhawatiran pemerintah mengenai potensi bencana tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda, solusinya yang harus ditempuh adalah memperkuat perlindungan dan mitigasi di habitat aslinya.
"Langkah ini mencakup penguatan pengawasan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem, hingga peningkatan kapasitas pengelolaan TNUK," ujar Endang.
Di sisi lain, ia mengingatkan Taman Nasional Alas Purwo bukanlah ruang kosong yang dapat langsung dijadikan lokasi relokasi, karena kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem tersendiri yang wajib dijaga.
"Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua, silakan lakukan kajian secara serius, namun jangan dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak jawa tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan," ungkapnya.
Kendati demikian, GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan membuka ruang partisipasi publik serta memaparkan secara terbuka hasil kajian kelayakan habitat, risiko translokasi, hingga dampak jangka panjang terhadap populasi satwa langka tersebut.
"Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi, melainkan benteng terakhir habitat alami badak jawa. Negara seharusnya hadir memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan terburu-buru mewacanakan pemindahan tanpa prinsip kehati-hatian," kata dia.