Politik

GNB Soroti Penyadapan Ilegal, Karhutla, hingga Pergantian Wapres

GNB Soroti Penyadapan Ilegal, Karhutla, hingga Pergantian Wapres

JAKARTA -- Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengingatkan pemerintah agar pergantian wakil presiden tidak mengalihkan perhatian negara dari berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat. Sejumlah tokoh lintas agama dan cendekiawan yang tergabung dalam GNB menilai penanganan kebakaran hutan, perlindungan hak sipil, penegakan hukum, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat harus tetap menjadi prioritas penyelenggara negara.

Peringatan tersebut disampaikan GNB melalui delapan pesan kebangsaan yang diterbitkan di Jakarta, Senin (16/11/2026). Pernyataan itu muncul menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan berlangsungnya proses politik untuk menentukan penggantinya. GNB menekankan bahwa dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu pelayanan publik maupun penyelesaian persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Dalam pernyataannya, GNB menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai memerlukan penanganan serius pemerintah. Persoalan tersebut meliputi kebakaran hutan yang merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat, dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam menghadapi demonstrasi, hingga penyalahgunaan kewenangan penyadapan terhadap pejabat negara dan masyarakat sipil.

GNB menyatakan bahwa seluruh penyelenggara negara harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meskipun berlangsung perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional. Pelayanan pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan penyelesaian persoalan ekonomi tidak boleh kehilangan perhatian akibat persaingan maupun perubahan konfigurasi politik.

Dalam pesan pertamanya, GNB meminta agar penyelesaian berbagai persoalan tersebut tetap menjadi prioritas utama dan "tidak diinterupsi dan terpinggirkan oleh dinamika politik dalam proses pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia."

GNB menempatkan penanganan kebakaran hutan sebagai salah satu persoalan mendesak yang memerlukan pengerahan sumber daya negara. Pemerintah diminta mengoptimalkan anggaran, mempercepat pemadaman, dan melaksanakan pemulihan lingkungan di berbagai wilayah terdampak. Organisasi tersebut juga mengingatkan agar kerusakan kawasan hutan tidak dimanfaatkan sebagai alasan untuk melakukan alih fungsi lahan demi kepentingan ekonomi semata.

Selain penanganan kebakaran, pemerintah didesak memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan masyarakat yang terpapar asap. GNB meminta percepatan pelayanan kesehatan bagi warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama anak-anak dan kelompok lanjut usia. Perlindungan terhadap kelompok rentan dinilai perlu menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan dampak kebakaran hutan.

Perhatian terhadap kesehatan masyarakat itu berkaitan dengan pandangan GNB bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hak warga untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kerusakan ekosistem, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, kegiatan ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak.

Desak Pengusutan Penyadapan Ilegal

Persoalan lain yang mendapat perhatian khusus GNB adalah dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan oleh aparat negara. Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menyoroti kemungkinan penggunaan perangkat penyadapan secara melawan hukum terhadap pejabat negara, aktivis, tokoh politik, masyarakat sipil, dan warga yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

GNB meminta proses hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal dilakukan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum. Selain penindakan terhadap pelaku, negara juga diminta memastikan perlindungan serta pemulihan hak korban.

GNB menegaskan pentingnya proses hukum yang tidak berhenti pada penetapan pertanggungjawaban pelaku. Pemulihan hak warga yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan juga harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga agar kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam persoalan demokrasi, GNB mengingatkan aparat keamanan untuk menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Penanganan demonstrasi mahasiswa maupun aksi masyarakat diminta tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan. GNB menilai penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap tindakan aparat ketika menghadapi ekspresi politik warga negara.

Peringatan itu juga mencakup perlindungan terhadap kalangan akademisi dan intelektual yang menyampaikan pandangan kritis. GNB mendesak agar praktik intimidasi, stigmatisasi, dan pernyataan yang merendahkan warga karena mengkritik kebijakan pemerintah dihentikan. Kritik publik dipandang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang harus mendapatkan ruang dan perlindungan.

Tolak Pelibatan Militer di Ranah Sipil

GNB turut mengingatkan pentingnya menjaga supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara demokratis. Organisasi tersebut meminta pemerintah memastikan kekuatan militer tidak digunakan untuk menangani persoalan yang berada dalam ranah sipil, terutama aktivitas masyarakat dan kehidupan akademik di perguruan tinggi.

Dalam pernyataannya, GNB secara khusus meminta penyelenggara negara "memastikan tidak adanya penggunaan kekuatan militer di berbagai ranah sipil, apalagi di lingkungan institusi perguruan tinggi."

Seruan tersebut memperlihatkan perhatian GNB terhadap pembagian kewenangan antara institusi sipil dan militer. Organisasi itu menilai prinsip supremasi sipil perlu terus dijunjung agar pelaksanaan kewenangan negara tetap sejalan dengan nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

GNB juga meminta pemerintah mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan Papua. Konflik dan kekerasan berkepanjangan di wilayah tersebut dinilai membutuhkan penyelesaian melalui dialog yang menghormati martabat manusia, bukan semata-mata pendekatan keamanan.

Perlindungan masyarakat sipil menjadi salah satu perhatian utama dalam seruan tersebut. GNB secara khusus meminta negara menjamin hak warga yang terpaksa mengungsi akibat konflik dan kekerasan. Pemenuhan kebutuhan serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak harus menjadi bagian dari langkah penyelesaian krisis kemanusiaan di Papua.