JAKARTA — Sikap Partai Golkar yang tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat meredam potensi persaingan kepentingan di antara partai-partai koalisi pemerintahan. Langkah tersebut juga dipandang sebagai upaya menjaga soliditas koalisi dengan menyerahkan proses pengusulan kandidat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai keputusan Golkar mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik. Menurut dia, partai yang tidak memaksakan kadernya untuk mengisi posisi tersebut menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan koalisi dibandingkan kepentingan sektoral.
"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).
Menurut Herry, keputusan menyerahkan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo dapat menghindarkan koalisi dari potensi gesekan politik. Sebaliknya, apabila setiap partai mulai mengajukan kandidat masing-masing, persaingan untuk memperebutkan posisi tersebut berisiko memengaruhi hubungan antarpihak dalam koalisi.
Herry berpandangan, kandidat pengganti Gibran juga dapat berasal dari luar partai politik. Figur nonpartai dinilai berpeluang memperoleh penerimaan lebih luas karena tidak secara langsung merepresentasikan kepentingan salah satu partai dalam koalisi.
"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," ujarnya.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga menilai sikap Golkar sebagai bentuk kedisiplinan dalam koalisi pemerintahan. Menurut dia, Prabowo sebagai pemimpin koalisi memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat yang akan diusulkan.
"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.
Dia menambahkan, partai-partai koalisi tetap dapat menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden. Namun, proses tersebut sebaiknya tidak berkembang menjadi persaingan terbuka antarkandidat yang berpotensi mengganggu keharmonisan koalisi.
"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," ujarnya.
Ujang menilai Golkar memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas koalisi pemerintahan. Karena itu, sikap dan keputusan institusional partai tersebut dinilai turut memengaruhi dinamika hubungan antarkekuatan politik pendukung pemerintah.
"Golkar merupakan salah satu jangkar dalam pemerintahan, kekuasaan, dan koalisi. Karena itu, tindak-tanduk serta perilaku institusional partainya tentu akan mendapatkan perhatian dari partai-partai lain," kata dia.
Menurut Ujang, keputusan Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia untuk tidak membatasi kandidat dari kalangan partai politik juga membuka ruang bagi figur profesional. Dengan demikian, Presiden memiliki keleluasaan mempertimbangkan calon berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan partainya tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menyampaikan dua kandidat yang selanjutnya akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mekeng juga menyatakan kandidat calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Presiden, menurut dia, terbuka untuk mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik.
"Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujarnya.