Teknologi

Google Sebut Penghapusan Kanal Buzzer di YouTube Operasi Rutin

Google Sebut Penghapusan Kanal Buzzer di YouTube Operasi Rutin
Jakarta, CNN Indonesia

menyebut penghapusan kanal YouTube  merupakan bagian dari operasi rutin yang dilakukan perusahaan untuk melindungi platformnya. tanpa melihat unsur politik di balik akun-akun yang ditindak.

"Google secara rutin menghentikan operasi penggiringan opini terkoordinasi (coordinated influence operation) sebagai bagian dari upaya global kami untuk melindungi platform kami, termasuk YouTube," ujar perwakilan Google kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/11).

Google menegaskan pihaknya menegakkan kebijakan tersebut tanpa melihat motif politik dari akun-akun yang ditutup.

"Kami menegakkan kebijakan secara konsisten tanpa memandang sudut pandang politik yang disampaikan, dan tetap berkomitmen terhadap transparansi melalui buletin triwulanan publik kami," jelasnya.

Sebelumnya, Google melalui laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 mencatat penutupan 19.372 kanal YouTube dalam penyelidikan operasi pengaruh terkoordinasi yang dikaitkan dengan Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.

Menurut Google, jaringan yang ditindak pada Juli dan September membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia beserta pemerintahannya.

Sementara itu, jaringan yang ditindak pada Agustus disebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Merespons hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai laporan Google belum memberikan penjelasan memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia.

Menurut Komdigi, penjelasan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google.

Komdigi menyatakan pihaknya mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun, penindakan terhadap konten harus tetap memenuhi prinsip keterbukaan dan keadilan.

"Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini dalam keterangannya, Jumat (20/11).

Dalam pertemuan dengan Komdigi pada Kamis (19/11), perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui buletin keamanan kuartal III 2026 tertanggal 30 Oktober 2026 belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga rentan menimbulkan salah tafsir.

Dalam pertemuan ini, pihak Google menyebutkan kebijakan spam di platform YouTube yang digunakan sebagai dasar penindakan kepada akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.

Perwakilan Google yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan mereka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Google di tingkat global yang menyusun buletin.

Dalam kesempatan ini, Komdigi juga meminta klarifikasi awal mengenai apakah Google dapat mengetahui asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah mereka berasal dari Indonesia atau luar negeri.

(lom)