Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta validasi 70 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pemutakhiran data secara menyeluruh hingga tingkat desa, karena penuntasan persoalan ATS harus dimulai dengan memastikan identitas, kondisi keluarga, serta penyebab setiap anak tidak mengakses pendidikan formal.
"Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori ATS, ini harus kita ketahui," ucap Gubernur Iqbal pada Rakor Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Serta Pencegahan Dan Penanganan ATS di Mataram, Jumat.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB.
Berdasarkan data sementara, kata dia, jumlah ATS di NTB berada di kisaran 70 ribu anak. Namun angka tersebut masih harus diverifikasi untuk memastikan kondisi riil dan menghindari kesalahan identifikasi maupun penghitungan.
Menurutnya, penanganan ATS tidak cukup dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan atau program intervensi secara umum. Pemerintah harus memahami persoalan setiap anak secara spesifik, mulai dari identitas dan latar belakang keluarga, hingga faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Karena itu ia mendorong uji coba pemutakhiran data berbasis wilayah sasaran di desa-desa Program Desa Berdaya. Posyandu keluarga juga didorong menjadi salah satu simpul pengumpulan dan pemutakhiran data pendidikan, sehingga identifikasi anak tidak sekolah dapat dilakukan lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.
"Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya," ucap Gubernur Iqbal.
Iqbal juga menekankan penanganan ATS merupakan tanggung jawab bersama. Pihaknya memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan Kemenag untuk menjangkau lembaga pendidikan di bawah kewenangan instansi vertikal tersebut.
Untuk itu ia mengingatkan pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan berbagai program ekonomi tidak akan memberikan hasil optimal apabila kualitas sumber daya manusia belum diperkuat melalui pendidikan.
"Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Apapun visi kabupaten/kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi daerah untuk menggeliat dalam pembangunan," kata Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.