Politik

Gubernur Jateng raih penghargaan tokoh percepatan investasi

Gubernur Jateng raih penghargaan tokoh percepatan investasi
Penganugerahan ini menjadi motivasi bagi kami sebagai kepala daerah, khususnya gubernur. Namun, yang lebih utama, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh komponen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dinobatkan sebagai Tokoh Percepatan Investasi dan Ekosistem Kawasan Industri Daerah dalam ajang detikcom Awards 2026.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Ahmad Luthfi dalam ajang detikcom Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (19/11).

Gubernur Ahmad Luthfi, di Semarang, Jumat, mengatakan, penghargaan yang diperoleh tersebut bukan semata untuk dirinya sebagai gubernur

Namun, kata dia, berkat kontribusi masyarakat dan pemerintah di 35 kabupaten/kota terhadap pembangunan Jateng.

Penghargaan tersebut diterima karena Luthfi mampu menggeliatkan iklim investasi di Jateng, mengingat selama capaian investasi di provinsi itu Januari–September 2026 mencapai Rp72,54 triliun.

Angka itu terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp31,77 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp40,77 triliun, serta tercatat menyerap 340.334 tenaga kerja baru.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan III 2026 mencapai 5,83 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Menurut dia, pembangunan di Jateng dilakukan melalui pendekatan "collaborative government" atau pemerintahan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Salah satu fokusnya adalah mendorong investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Penganugerahan ini menjadi motivasi bagi kami sebagai kepala daerah, khususnya gubernur. Namun, yang lebih utama, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh komponen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah," katanya.

Capaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui penguatan iklim investasi, kemudahan berusaha, serta pengembangan kawasan industri.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah daerah juga dituntut memberikan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.

"Birokrasi kita adalah birokrasi melayani. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan cara mencari segala problem masyarakat, kemudian kita selesaikan permasalahannya," katanya.

Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui perluasan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan.

"'Output' pembangunan kita adalah menyejahterakan masyarakat," katanya.