Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.
Ia meminta pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut untuk menunjukkan bukti konkret dan tidak sekadar membangun opini yang dapat mencemarkan nama baik organisasi.
"Saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan Muktamar ke-35 NU, tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Hal ini disampaikannya saat Konferensi Besar NU di kantor PBNU, Kamis (12/11)
Gus Ipul menegaskan jika terdapat pihak yang mengatasnamakan NU untuk mencari atau menerima dana, terlebih jika dana tersebut berasal dari hasil korupsi, tidak dapat dikaitkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama.
"Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana, apalagi itu hasil korupsi, sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU," tegasnya.
Gus Ipul pun menyayangkan munculnya pernyataan yang mengesankan adanya aliran dana hasil korupsi dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak boleh disampaikan tanpa didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai hanya berdasarkan pernyataan seseorang, kemudian Nahdlatul Ulama tercemar. Jika ada bukti, silakan dibuktikan. Nahdlatul Ulama sangat menunggu itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan PBNU tidak keberatan jika dugaan tersebut diuji melalui proses hukum. Menurutnya, persidangan dapat menjadi forum untuk membuktikan ada atau tidaknya aliran uang hasil korupsi yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.
"Kita akan lihat nanti di persidangan-persidangan yang akan datang, apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35," katanya.
Ia menambahkan jika nantinya terbukti ada pihak yang melakukan tindakan tersebut, pihak yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Jika benar, maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya," tegasnya.
Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggiring opini publik melalui tuduhan yang belum terbukti. Menurutnya, pernyataan tanpa dasar yang jelas berpotensi merugikan organisasi sekaligus mencemarkan nama baik jam'iyah Nahdlatul Ulama.
"Jika masih ada yang memaksa, kita minta untuk bisa dibuktikan. Kita minta tidak hanya memberikan pernyataan, tetapi lengkapi dengan bukti-bukti yang nyata, bukan hanya sekadar opini," pungkas Gus Ipul.