JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Sonny T Danaparamita meminta pemerintah mengkaji secara ilmiah rencana pengembangan habitat kedua badak jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Dia juga mengingatkan agar wacana tersebut tidak melemahkan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai habitat utama badak jawa.
Sonny menilai, gagasan membangun habitat kedua dapat dipahami sebagai langkah untuk mengurangi risiko kepunahan badak jawa. Terlebih, kawasan TNUK menghadapi sejumlah ancaman, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau. Namun, keputusan konservasi tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan yang spekulatif.
“Badak jawa adalah kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia. Negara tidak boleh mengambil langkah spekulatif. Kalau hendak membangun habitat kedua, seluruh prosesnya harus berbasis sains, dilakukan dengan kehati-hatian, dan terbuka kepada publik,” kata Sonny, Selasa (17/11/2026).
Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR itu meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjelaskan kondisi terkini badak jawa di Ujung Kulon secara terbuka. Penjelasan tersebut mencakup perkembangan populasi, pengamanan kawasan, ancaman perburuan liar, penyakit, hingga mitigasi bencana.
Sementara itu, Taman Nasional Alas Purwo perlu dikaji secara menyeluruh sebelum ditetapkan sebagai habitat kedua. Menurut Sonny, kawasan tersebut memiliki karakter ekosistem yang berbeda dengan Ujung Kulon sehingga kesesuaiannya perlu dipastikan melalui kajian ilmiah.
“Tidak bisa karena sama-sama berada di Pulau Jawa lalu dianggap pasti cocok. Harus dikaji vegetasi pakannya, sumber airnya, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan habitat, dan peluang badak jawa berkembang biak di sana,” ujarnya.
Sonny juga mengingatkan pemerintah agar agenda konservasi tidak dikendalikan oleh kepentingan investor. Menurut dia, pendanaan dapat mendukung kegiatan konservasi, tetapi tidak boleh menjadi dasar untuk memaksakan rencana yang belum teruji.
“Jangan sampai investor dan skema pendanaan lebih dahulu dikejar, sementara keselamatan satwa serta kelayakan habitatnya belum jelas. Konservasi harus diletakkan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek,” kata Sonny.
Selain mengkaji habitat kedua, dia meminta pemerintah memastikan wacana tersebut tidak menjadi alasan untuk mengendurkan perlindungan terhadap TNUK. Negara harus memberikan jaminan bahwa kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi yang utuh.
“Tidak boleh ada penurunan status, perubahan fungsi, pelepasan kawasan, apalagi membuka celah bagi pertambangan atau kepentingan ekstraktif lainnya. Ujung Kulon adalah rumah utama Badak Jawa dan harus dijaga sepenuhnya oleh negara,” ujarnya.
Sonny turut menyinggung pengalaman Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi. Kawasan yang sebelumnya berstatus hutan lindung itu kemudian berubah menjadi hutan produksi dan akhirnya menjadi kawasan tambang terbuka.
“Pengalaman Tumpang Pitu menjadi peringatan bagi kita semua. Masyarakat wajar waspada ketika ada pembicaraan mengenai kawasan hutan dan taman nasional. Negara harus mendengar suara rakyat, bukan hanya mempertimbangkan kepentingan modal,” kata Sonny.