JAKARTA – Gejolak harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan bagi industri energi nasional. Dalam kondisi tersebut, fleksibilitas korporasi PT Pertamina (Persero) dinilai diperlukan agar perusahaan dapat merespons perubahan harga energi global tanpa mengabaikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan BBM bagi masyarakat.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengatakan, pengelolaan energi tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar karena minyak dan gas bumi merupakan komoditas strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemerintah tetap memiliki peran dalam mengatur harga BBM subsidi dan memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Menurut Defiyan, kebijakan harga BBM di Indonesia membedakan mekanisme penetapan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Harga BBM subsidi diatur pemerintah, sedangkan BBM non-subsidi, seperti Pertamax Series, mengikuti perkembangan harga keekonomian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia menilai Pertamina perlu memperoleh fleksibilitas atau diskresi dalam menetapkan harga BBM non-subsidi melalui mekanisme korporasi. Keleluasaan tersebut dinilai dapat membantu perusahaan merespons dinamika harga minyak global sekaligus menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan investasi.
“Seharusnya sebagai perusahaan pada umumnya (korporasi), PT Pertamina juga diberikan keleluasaan (diskresi) dalam menetapkan harga BBM,” kata Defiyan dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Selain fleksibilitas harga, efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM impor juga dinilai penting. Defiyan mendorong optimalisasi peran Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas agar proses pengadaan dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif, terutama untuk kebutuhan BBM dalam skema subsidi dan kompensasi pemerintah.
Dia juga menekankan pentingnya pengawasan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Defiyan, fleksibilitas korporasi perlu berjalan beriringan dengan pengawasan pemerintah melalui jajaran komisaris serta evaluasi kebijakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dengan dukungan pengawasan pemerintah melalui jajaran komisaris serta evaluasi kebijakan oleh Kementerian ESDM, fleksibilitas korporasi Pertamina dapat tetap berjalan seiring dengan kepentingan publik,” ujar Defiyan.
Defiyan menilai gejolak harga minyak global perlu direspons melalui kombinasi kebijakan, mulai dari efisiensi impor, pengelolaan subsidi, fleksibilitas korporasi, hingga penguatan pengawasan. Sinergi pemerintah dan Pertamina diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.