Oleh : KH. Fahmi Salim, Lc., MA
Presidium Majelis Arah Indonesia (MAI)
JAKARTA -- Pada 29 Mei 1453, tembok legendaris Konstantinopel akhirnya runtuh setelah dikepung pasukan Sultan Muhammad II Al-Fatih selama sekitar 53 hari. Berakhir pula imperium Bizantium Timur yang telah berdiri lebih dari sebelas abad. Namun, keruntuhan itu sesungguhnya tidak dimulai ketika meriam-meriam Utsmani menghantam tembok kota. Ia telah berlangsung jauh sebelumnya: ketika elite terpecah, basis ekonomi menyusut, jaringan sekutu melemah, dan legitimasi kekuasaan kehilangan daya dukung.
Sejarah mengajarkan bahwa sebuah imperium tidak selalu tumbang karena tembok pertahanannya tidak kokoh. Terkadang tembok masih berdiri, tetapi fondasi politik, ekonomi, keamanan, dan diplomasi yang menopangnya telah keropos.
Analogi ini menarik untuk membaca perkembangan politik Indonesia pada November 2026. Serangkaian peristiwa mulai memperlihatkan keretakan dalam konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak Pilpres 2024.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perubahan orientasi kebijakan ekonomi, serta pergeseran pernyataan sejumlah partai politik menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang menyaksikan berakhirnya dominasi jaringan kekuasaan informal yang selama ini diasosiasikan dengan Poros Solo?
Inilah yang dapat disebut sebagai ujian terhadap shadow political power, singgasana politik bayangan yang pengaruhnya tidak selalu tampak dalam struktur formal pemerintahan.
Penyadapan Presiden: Retakan dari Dalam Tembok Istana
Peristiwa paling mengejutkan adalah pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka, termasuk Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, dalam perkara dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan.
Menurut keterangan penyidik, sistem Lawful Interception Management System (LIMS) diduga digunakan untuk melakukan intersepsi tanpa dasar hukum dan verifikasi yang semestinya. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur kepolisian. Ini menyangkut keamanan Presiden, kerahasiaan negara, integritas institusi penegak hukum, dan kemungkinan penyalahgunaan infrastruktur negara untuk kepentingan di luar hukum.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa operator penyadapan, melainkan siapa pemberi perintah, siapa penerima hasil sadapan, siapa yang memanfaatkan informasi, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan?
Hubungan profesional Listyo Sigit dengan Joko Widodo merupakan fakta historis yang jamak diketahui publik. Ia pernah bertugas di Surakarta ketika Jokowi menjadi wali kota, kemudian menjadi ajudan Presiden, sebelum diangkat menjadi Kapolri pada 2021. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak membuktikan keterlibatan Jokowi dalam dugaan penyadapan.
Justru karena persoalannya menyentuh keamanan negara, penyidikan harus menjangkau seluruh rantai komando dan penerima informasi tanpa pandang bulu. Jangan sampai perkara sebesar ini berhenti pada beberapa nama, sementara kemungkinan aktor yang lebih luas tidak pernah diperiksa.
Kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi apakah institusi strategis negara telah sepenuhnya bekerja berdasarkan mandat konstitusi atau masih rentan terhadap jaringan loyalitas personal.
Poros Solo dan Perubahan Gravitasi Kekuasaan
Prabowo dan Jokowi pernah berada dalam konfigurasi politik yang saling membutuhkan. Jokowi memberikan dukungan politik kepada pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, sementara Prabowo menawarkan keberlanjutan terhadap sebagian agenda pemerintahan sebelumnya.
Namun, koalisi politik tidak selalu berarti kesatuan kepentingan jangka panjang. Sejak menjabat Presiden, Prabowo memiliki mandat dan kewenangan konstitusional untuk membangun struktur pemerintahan sendiri. Perubahan kabinet, penataan prioritas anggaran, dan evaluasi pejabat strategis memperlihatkan proses diferensiasi kekuasaan. Kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri semakin menambah sensitivitas hubungan kedua konfigurasi politik tersebut.
Di sinilah pertanyaan tentang Poros Solo menjadi relevan. Apakah kedekatan personal dan profesional para pejabat era sebelumnya telah berkembang menjadi jaringan pengaruh informal yang tetap beroperasi di dalam pemerintahan baru? Hipotesis ini layak diselidiki, tetapi tidak boleh dijadikan vonis sebelum bukti tersedia. Politik negara hukum tidak boleh mengganti pembuktian dengan asosiasi personal.