Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya mantan Kapolri Jenderal LSP akan menjalani sidang kode etik pada pekan depan, hingga Densus 88 menangkap terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Polri pastikan LSP jalani sidang etik pada pekan depan
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa sidang etik terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yaitu mantan Kapolri LSP akan digelar pekan depan.
"Sidang etik dijadwalkan minggu depan," kata Isir saat ditanya soal kapan LSP menjalani sidang etik oleh awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa.
Kendati demikian, dia tidak menjelaskan dengan rinci hari apa sidang tersebut akan berlangsung.
2. Yusril sebut Polri temukan kaitan penyadapan dan dugaan makar
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Polri menemukan titik terang keterkaitan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan dugaan tindak pidana makar.
Yusril mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
3. DPR minta usut dugaan geng terlibat di kasus remaja lukai bayi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut dugaan keterlibatan kelompok atau geng dalam kasus dua remaja yang melukai bayi berusia lima bulan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Sahroni juga meminta aparat kepolisian melanjutkan proses hukum terhadap kedua remaja berinisial BP dan PRA (16) yang telah ditangkap Polres Sragen terkait peristiwa di Jalan Ring Road Lingkar Utara, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Minggu (15/11) itu.
“Ini sudah keterlaluan. Bayi usia lima bulan dijadikan sasaran aksi berbahaya hanya demi gaya-gayaan dan mencari pengakuan dari kelompoknya. Ini bukan kenakalan remaja biasa, tetapi kebiadaban yang wajib mendapat ganjaran pidana,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
4. KPK periksa Kakanwil ATR/BPN Jambi dan Sulsel sebagai saksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil ATR/BPN) Jambi dan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama H selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi dan W selaku Kakanwil ATR/BPN Sulsel," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Budi mengatakan KPK juga memeriksa seorang notaris berinisial JSU dan LA selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex sebagai saksi kasus tersebut di Jakarta.
Sementara itu, Budi mengatakan KPK memanggil enam saksi untuk diperiksa di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
5. Polri pecat perwira tinggi EHS terkait dugaan penyadapan ilegal
Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.
Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan perbuatan tercela.