Nasional

Imigrasi cegah dua WNI diduga direkrut jadi tentara bayaran Rusia

Imigrasi cegah dua WNI diduga direkrut jadi tentara bayaran Rusia

Jakarta (ANTARA) - Imigrasi Indonesia mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, yang diduga hendak menuju Rusia melalui Singapura dengan dalih berlibur ke Thailand.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko  dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama melalui media sosial.

"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risiko bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga kehilangan nyawa," katanya.

Ia meminta masyarakat memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

"Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan," katanya.

Hendarsam menegaskan pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, pihaknya berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia.

"Pemeriksaan imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto menjelaskan pencegahan tersebut dilakukan pada Rabu (18/11), setelah petugas Bandara Internasional Juanda mencurigai tujuan perjalanan kedua WNI tersebut.

Keduanya mengaku hendak berlibur ke Thailand melalui Singapura, tetapi hasil pemeriksaan mendalam menunjukkan tujuan sebenarnya adalah Rusia. Mereka diketahui berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook.

"Kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukan riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026," kata Agus.

Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI tersebut mengaku mendapat tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia. Namun, bukti komunikasi dengan pihak perekrut menunjukkan indikasi pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer.

"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama 10 hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," kata Agus.

Atas temuan tersebut, petugas menunda keberangkatan kedua WNI melalui mekanisme Not Ok to Board (NOTB).

Keduanya kemudian diserahkan kepada Satuan Tugas Pengamanan (Satgas PAM) dan selanjutnya kepada Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus tersebut menambah daftar upaya pencegahan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran Rusia.

Sebelumnya, pada Kamis (12/11), Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri mencegah keberangkatan tiga WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan tentara bayaran Rusia.

Bareskrim mengungkapkan terdapat tujuh WNI yang direkrut melalui tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran Rusia. Dari jumlah tersebut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada 9 dan 20 September 2026, masing-masing berinisial AM, HW, AD, dan MI.

Sementara itu, tiga lainnya, yakni HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

Tawaran perekrutan tersebut disebarkan melalui sejumlah platform media sosial, antara lain TikTok, Facebook, dan Instagram.

Untuk mendaftar, calon pekerja hanya diminta menyerahkan foto paspor dan kartu tanda penduduk (KTP). Mereka juga tidak mendapatkan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas di Indonesia.

Selain itu, visa yang digunakan untuk keberangkatan merupakan visa turis atau visa kunjungan, bukan visa kerja.

Berdasarkan hasil penyidikan, perekrutan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. Para calon pekerja juga ditampung sementara di hotel transit dekat bandara.

Pada Jumat (13/11), Polres Metro Jakarta Pusat juga mengungkap 15 WNI yang menjadi korban perekrutan tentara bayaran Rusia dan tidak memiliki latar belakang militer.

Sindikat perekrut menyasar warga berusia produktif di bawah 50 tahun yang mengalami kesulitan ekonomi atau tergiur imbalan besar.

Para pelaku diduga memanfaatkan aplikasi Workforce Command Center (WVCC) serta media sosial untuk menjaring calon korban dari berbagai negara guna menutupi kekurangan personel peleton di medan perang akibat tingginya angka kematian.