Politik

Indonesia Bawa Tiga Prioritas Utama Diplomasi Iklim di COP31

Indonesia Bawa Tiga Prioritas Utama Diplomasi Iklim di COP31

ANTALYA -- Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan Indonesia membawa tiga prioritas utama dalam diplomasi iklim pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki. Ketiga prioritas tersebut mencakup penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan kerja sama internasional, serta langkah strategis menuju emisi nol bersih (net zero emissions).

Hashim menyampaikan agenda tersebut saat membuka Paviliun Indonesia di COP31, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan Indonesia hadir dengan komitmen menghadirkan solusi iklim berskala besar melalui pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

"Langkah kami berpedoman pada tiga prioritas yang saling berkaitan, yakni memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju emisi nol bersih (net zero emissions)," kata adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini dalam pidatonya. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Indonesia di panggung iklim global.

Hashim menjelaskan penguatan ketahanan iklim menjadi bagian penting dari upaya Indonesia menghadapi berbagai dampak perubahan lingkungan. Pemerintah berupaya memastikan perlindungan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, upaya menghadapi perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pembangunan nasional. Indonesia menempatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian yang saling berkaitan dengan pelaksanaan agenda iklim.

"Kami percaya aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kesejahteraan masyarakat," ujar Hashim.

Ia menjelaskan prioritas tersebut diterjemahkan melalui sejumlah agenda yang ditawarkan Indonesia dalam COP31. Pada sektor lingkungan, pemerintah mendorong perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya karbon biru (blue carbon).

Hashim juga menyoroti inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Satuan Tugas Nasional untuk memperkuat perlindungan taman nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kekayaan alam sekaligus mengembangkan pendanaan konservasi berkelanjutan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Pada sektor energi, Indonesia mendorong pengembangan energi terbarukan, termasuk tenaga surya dan infrastruktur transmisi. Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem pasar karbon melalui sistem registri nasional dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Adapun dalam bidang pendanaan iklim dan teknologi, Indonesia berupaya memobilisasi investasi, mendorong transfer teknologi, serta mempercepat dekarbonisasi industri. Hashim menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak untuk memastikan agenda tersebut dapat diwujudkan melalui langkah konkret.

"Kita membutuhkan pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, ilmuwan, dan masyarakat untuk bekerja bersama," ujarnya.

Hashim menjelaskan kerja sama internasional menjadi salah satu kunci pelaksanaan agenda iklim Indonesia. Pemerintah membuka peluang kemitraan yang dibangun melalui kepercayaan, rasa saling menghormati, investasi, pertukaran pengetahuan, dan transfer teknologi.