REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan. Peluncuran itu dilakukan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki.
Regulasi tersebut menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut Indonesia. Di samping itu, untuk memberi kepastian perlindungan ekosistem karbon biru memberikan manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat.
"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menjelaskan, Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman agar setiap kegiatan karbon biru dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dia menyebut, setiap aksi karbon biru harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.