JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyelenggarakan rapat pimpinan usai menerima surat pengunduran diri dari Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres). Rapat pimpinan itu merupakan tindak lanjut tadi surat pengunduran diri tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti rapat tersebut. Dalam rapat itu diputuskan bahwa pihaknya akan menyelenggarakan rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR pada Jumat (13/11/2026).
"Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang," kata dia di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat empat hal yang akan dibahas dalam rapat gabungan tersebut. Pertama adalah penentuan tanggal pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, rapat gabungan akan segera menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden. Terakhir, rapat gabungan juga akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.
"Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00," ujar Muzani.
Ia menyatakan, saat ini jabatan Wapres tengah mengalami kekosongan. Karena itu, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.
"Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani.
Menurut dia, kekosongan jabatan itu terjadi setelah Gibran menyatakan mundur sebagai wapres. Untuk itu, MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.
"Iya, sejak Mas Gibran menyatakan mundur, kosong. Makanya kemudian MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujar Muzani.