ANTALYA — Pemerintah Indonesia menawarkan 30 proyek karbon kepada investor global dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Penawaran tersebut diharapkan membuka peluang investasi untuk mempercepat aksi iklim sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Penawaran itu diluncurkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat melalui inisiatif Carbon Connection (Carbonnex) for Climate Action di Paviliun Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Forum bertajuk High Integrity, Real Impact tersebut berlangsung pada 10–19 November 2026. Kegiatan ini mempertemukan 17 pengembang proyek karbon Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan internasional.
"Carbonnex merupakan platform yang mempertemukan pengembang proyek Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan. Di sini, proyek dipresentasikan, transaksi difasilitasi, dan komitmen kerja sama dibangun," kata Jumhur.
Dari 30 proyek karbon yang ditawarkan, dua proyek telah mengantongi sertifikasi penuh. Sementara itu, delapan proyek masih dalam proses sertifikasi dan 20 proyek lainnya berada pada tahap pengembangan.
Jumhur mengatakan, penawaran proyek tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan iklim melalui proyek-proyek yang memiliki integritas tinggi dan memberikan dampak nyata.
Indonesia sebelumnya juga menawarkan 44 proyek karbon dengan potensi pengurangan emisi mencapai 53,2 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) pada COP30 di Brasil. Dari jumlah tersebut, 12 proyek menarik minat pembeli global dengan potensi lebih dari 2,75 juta ton CO₂e.
Setelah COP30, lima proyek telah memasuki tahap transaksi atau komitmen kerja sama. Tiga proyek lainnya mulai menjalani proses sertifikasi dan dua proyek telah memperoleh sertifikasi. Indonesia juga menyepakati kerja sama karbon dengan Norwegia sebesar 12 juta ton CO₂e untuk periode 10 tahun.
Pemerintah menyatakan, pengembangan pasar karbon nasional didukung penguatan tata kelola melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Regulasi tersebut ditindaklanjuti KLH/BPLH bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Penguatan tata kelola juga mencakup penyusunan peta jalan sektor persampahan dan kehutanan serta pengembangan mekanisme pengakuan timbal balik (mutual recognition) yang selaras dengan Pasal 6 Persetujuan Paris. Langkah ini ditujukan untuk memastikan unit karbon memiliki kredibilitas, transparansi, dan dapat ditelusuri.
Selain menawarkan proyek karbon, KLH/BPLH memperkenalkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP). Platform tersebut menghadirkan 13 kegiatan yang melibatkan delapan mitra pembangunan internasional.
Kolaborasi itu mencakup penguatan kelembagaan, infrastruktur digital, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV), integritas karbon, kesiapan sektoral, penyiapan proyek, hingga pengembangan pasar karbon.