yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja () berhak memperoleh uang hingga 9 bulan upah, uang penghargaan masa kerja (UPMK) hingga 10 bulan upah, serta uang penggantian hak (UPH).
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi berlaku pada 28 Oktober 2026.
"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dengan faktor pengali sesuai dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja," bunyi Pasal 232 ayat (1) beleid tersebut.
Beleid tersebut mengatur skema besaran uang pesangon utama diberikan secara berjenjang berdasarkan masa kerja melalui Pasal 232 ayat (2).
Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun berhak atas 1 bulan upah, masa kerja 1 hingga 2 tahun mendapat 2 bulan upah, dan masa kerja 2 hingga 3 tahun memperoleh 3 bulan upah.
Selanjutnya, masa kerja 3 hingga 4 tahun berhak atas 4 bulan upah, masa kerja 4 hingga 5 tahun mendapat 5 bulan upah, serta masa kerja 5 hingga 6 tahun memperoleh 6 bulan upah.
Untuk masa kerja 6 hingga 7 tahun diberikan 7 bulan upah, masa kerja 7 hingga 8 tahun mendapat 8 bulan upah, dan masa kerja 8 tahun atau lebih berhak atas pesangon maksimal sebesar 9 bulan upah.
Selain pesangon, pekerja juga berhak menerima UPMK yang diatur dalam Pasal 232 ayat (3), mulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3 hingga 6 tahun, hingga paling tinggi 10 bulan upah bagi masa kerja 24 tahun atau lebih.
Besaran akhir nilai kompensasi yang diterima buruh sangat bergantung pada faktor pengali sesuai alasan PHK. Jika perusahaan melakukan efisiensi, akuisisi, atau penggabungan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali lipat dari ketentuan standar.
Sementara, untuk PHK yang disebabkan perusahaan tutup akibat kerugian 2 tahun berturut-turut, mengalami pailit, atau terkena keadaan memaksa (force majeure), pesangon dibayarkan sebesar 1 kali ketentuan.
Adapun buruh yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak memperoleh 2 kali uang pesangon dan 1 kali UPMK.
Undang-undang ini juga menegaskan sanksi pidana bagi pengusaha yang sengaja lalai membayarkan pesangon.
"Setiap Pemberi Kerja yang dengan sengaja tidak membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi Pasal 295 ayat (1).
Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh perusahaan, pidana denda yang dijatuhkan meningkat menjadi paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
Mengacu ketentuan penetapan nilai denda pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/UU No. 1 Tahun 2023), besaran denda kategori IV tercatat paling banyak Rp200 juta, sedangkan kategori VI mencapai maksimal Rp2 miliar.
Dengan demikian, perusahaan yang lalai memenuhinya terancam denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp2 miliar.