JAKARTA -- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penyadapan illegal merupakan perintah langsung dari Jenderal LSP. Perintah itu disampaikan secara lisan tanpa surat resmi penyidikan.
"Ada lima modus operandi penyadapan ini, pertama yakni modus perintah penyadapan" ujar Kapolri Suyudi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).
Kapolri mengatakan, perintah penyadapan datang melalui Jenderal LSP diteruskan Kabag Monitoring Irjen SU kemudian dilanjutkan ke Irjen EH dan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Irjen AS. Perintah itu disampaikan secara lisan tanpa ada surat perintah penyidikan.
"Jenderal LSP memberikan perintah dan target secara lisan atau melalui WA ke Kabag PON serta menjadi penerima hasil akhir penyadapan," ujarnya.
Modus kedua yakni provisioning. Lewat modus ini terduga pelaku memasukkan nomor target ke sistem LIMS tanpa melakukan verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitan dengan perkara.
Modus ketiga, pelaksanaan penyadapan. Petugas menyadap dan mendengarkan dan mengeksplor hasil penyadapan dan menuangkannya ke dalam transkrip.
Modus keempat, pelaporan penyadapan dilakukan secara berjenjang dari Kabag PON (Kabag Monitoring) SU hingga Jenderal LSP.