Jakarta, CNBC Indonesia - Gibran Rakabuming Raka berpotensi memperoleh sejumlah fasilitas dari negara apabila pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI resmi diproses dan diberhentikan dengan hormat. Salah satu fasilitas yang menjadi hak mantan wapres tersebut adalah rumah kediaman beserta perlengkapannya.
Sebagaimana diketahui, Gibran telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut membuat berbagai hak dan fasilitas yang dapat diterimanya setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden turut menjadi perhatian publik.
Ketentuan mengenai hak mantan presiden dan wakil presiden tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Aturan ini juga mengatur pemberian rumah kediaman yang layak, kendaraan milik negara, hingga pengemudi bagi mantan pejabat tersebut.
Spesifikasi Rumah Pensiun Mantan Wakil Presiden
Lebih lanjut, ketentuan mengenai standar rumah kediaman bagi mantan wakil presiden diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut, terdapat beberapa mekanisme penyediaan rumah, yakni melalui pembelian tanah beserta bangunan, pembelian tanah yang kemudian dibangun rumah, atau pembangunan maupun peremajaan rumah di atas lahan milik pribadi.
Luas Tanah dan Bangunan
Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 120/PMK.06/2022, luas tanah untuk rumah kediaman mantan presiden dan wakil presiden di wilayah DKI Jakarta ditetapkan maksimal 1.500 meter persegi.
Sementara itu, apabila rumah berada di luar DKI Jakarta, luas tanah yang disediakan harus memiliki nilai setara dengan batas maksimal yang berlaku di Jakarta.
Adapun luas bangunan rumah kediaman tersebut juga dibatasi maksimal 1.500 meter persegi, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 PMK Nomor 120/PMK.06/2022 yang mengatur bahwa keseluruhan luas lantai bangunan rumah kediaman mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden paling banyak mencapai 1.500 meter persegi.
Persyaratan Lokasi dan Fasilitas Rumah
Selain luas tanah dan bangunan, lokasi rumah juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Rumah tersebut wajib berada di wilayah Indonesia, memiliki akses jalan yang memadai, serta tidak menyulitkan proses pengamanan dan perlindungan keselamatan mantan presiden atau mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Dari sisi bangunan, rumah harus memiliki ruangan yang dapat menunjang berbagai aktivitas penghuni. Tata ruangnya juga perlu dirancang agar memberikan kenyamanan, dengan menggunakan material bangunan yang memenuhi standar kekuatan konstruksi dan keamanan.
Fasilitas di dalam rumah pun harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kenyamanan penghuni.
Penyediaan rumah kediaman tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Anggarannya dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian tersebut.
Apabila kebutuhan pembangunan melebihi ketentuan luas tanah atau bangunan, penyediaannya tetap harus memperhatikan batas anggaran yang telah ditetapkan. Jika biaya yang dibutuhkan melampaui pagu anggaran, kelebihan pembiayaan tidak dapat dibebankan kepada APBN. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan lokasi lain yang sesuai dengan ketentuan.
Tunjangan Selain Rumah Pensiun
Selain rumah kediaman, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas lainnya.
Ketentuan tersebut mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978. Adapun kategori berhenti dengan hormat mencakup pejabat yang tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maupun tidak dapat menjalankan kewajiban selama masa jabatan karena alasan tertentu.
Salah satu hak keuangan yang diberikan adalah uang pensiun bulanan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika menjabat.
Selain itu, terdapat tunjangan lainnya, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.
Pemberian hak pensiun dan tunjangan tersebut mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat.
Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengenai pembayaran pensiun dan tunjangan bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden.
[Gambas:Video CNBC]