Politik

Jadi Alternatif Pembiayaan, Obligasi Daerah Butuh Kepastian Hukum & Fiskal

Jadi Alternatif Pembiayaan, Obligasi Daerah Butuh Kepastian Hukum & Fiskal
Foto: MPR RI
Jakarta -

Pembahasan obligasi daerah berlanjut dalam diskusi panel Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11). Diskusi hari kedua ini mengusung tema Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor: Peran, Kebijakan Pemeringkatan, dan Kesiapan Daerah.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pembentukan RUU Obligasi Daerah dilakukan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah dan membuka alternatif pembiayaan pembangunan.

Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, sementara kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibatasi oleh sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Rata-rata APBD di daerah itu sekitar 65,12 persen bergantung pada pasokan transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan secara mandiri," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jum'at (20/11/2026).

Misbakhun menjelaskan, RUU Obligasi Daerah perlu mengatur skema pembiayaan berbasis proyek (project-based financing) agar penerbitan obligasi tidak semata-mata membebani APBD, melainkan didukung pendapatan dari proyek yang dibiayai, seperti rumah sakit, layanan air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi.

"RUU Obligasi Daerah ini harus menjadi lex specialis karena kita berbicara mengenai komitmen lintas periode. Obligasi bersifat jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu. Ini harus dicarikan solusi agar pembiayaan proyek tetap memiliki kepastian," tegasnya.

Ia juga menyampaikan, Komisi XI DPR RI telah memulai tahapan penyusunan naskah akademik RUU tersebut dan akan melanjutkan pembahasan bersama para pemangku kepentingan.

"Kemarin sudah dilakukan kick-off naskah akademik. Tinggal masalah waktu untuk kita diskusikan lebih lanjut. Kami tentunya akan berbicara dengan KSSK untuk membahas bagaimana membuka ruang fiskal ini agar dapat diimplementasikan dengan baik," ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan kesiapan Bank Indonesia mendukung pengembangan obligasi daerah sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan nasional. Menurutnya, instrumen tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan investasi daerah sekaligus memperkaya produk pasar keuangan.

"Kami dari Bank Indonesia tentunya akan mendukung, karena sesuai dengan blueprint kami, obligasi daerah menjadi bagian dari penambahan produk dan juga dalam rangka pendalaman pasar keuangan," ujar Destry.

Destry menjelaskan, keberhasilan penerbitan obligasi daerah membutuhkan fundamental fiskal yang kuat, disiplin pengelolaan keuangan, serta proyek yang memiliki kelayakan dan arus kas (cash flow) memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Karena itu, ia mendorong penggunaan skema project bonds agar sumber pembayaran obligasi berasal dari pendapatan proyek dan tidak bercampur dengan penerimaan umum daerah. Selain itu, diperlukan unit pengelola utang yang profesional, transparan, dan memiliki kredibilitas.

"Kalau menerbitkan obligasi, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus ada pengelolaan yang profesional, transparan, dan mempunyai kredibilitas," jelasnya.

Destry menyampaikan bahwa Bank Indonesia membuka peluang obligasi daerah yang memenuhi standar kualitas untuk digunakan sebagai instrumen transaksi repo dalam rangka penyediaan likuiditas perbankan. Namun, penerapannya tetap mempertimbangkan kualitas surat berharga, termasuk peringkat kredit dan kondisi likuiditas pasar.

Ia juga mengingatkan adanya risiko tekanan terhadap APBD dan gagal bayar apabila penerbitan obligasi tidak didukung perhitungan kapasitas fiskal serta kelayakan proyek yang matang.

"Golden rule-nya harus memperkuat fundamental fiskal. Itu yang utama sekali," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut pengembangan obligasi daerah sebagai peluang untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

Ia mengungkapkan, dari 23 pemerintah daerah di NTT, hanya tiga daerah yang memiliki kondisi APBD relatif sehat, sementara sebagian besar lainnya masih memiliki PAD di bawah 10 persen. Rata-rata hampir 80 persen pembiayaan daerah di NTT masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.

"Kalau instrumen APBN dan APBD ternyata belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan, kita mesti mencari cara-cara lain. Menurut saya, obligasi daerah ini membantu daerah untuk punya alternatif pembiayaan," jelas Melki.

Melki mencontohkan potensi energi surya di NTT yang diperkirakan mencapai hampir 300 gigawatt sebagai salah satu peluang investasi yang membutuhkan pembiayaan besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan APBN maupun APBD.

Karena itu, ia mendorong agar RUU Obligasi Daerah memberikan kepastian proses penerbitan, pembagian kewenangan, mekanisme persetujuan, serta perlindungan fiskal dan investor. Kesiapan sumber daya manusia di daerah, termasuk pendampingan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyiapkan proyek, mengelola utang, hingga melakukan pengawasan, juga perlu menjadi bagian dari pengaturan.

Selain itu, Melki menekankan pentingnya mekanisme penanganan kesulitan pembayaran agar penerbitan obligasi tidak menimbulkan beban fiskal baru bagi daerah. Ia berharap regulasi tersebut dapat membuka akses pendanaan yang lebih luas, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.

"Kalau daerah punya potensi yang bisa dikembangkan melalui mekanisme obligasi daerah, dengan aturan yang jelas dan persiapan teknis yang baik, saya kira uang Indonesia yang selama ini berada di luar negeri bisa ditarik kembali untuk berinvestasi di daerah," tegasnya.

Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), Ignatius Girendroheru, menekankan pentingnya pemeringkatan obligasi daerah untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu.

"Pemeringkatan ini untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban utangnya, baik pembayaran bunga atau kupon maupun pokok, termasuk kemampuan membayarnya secara tepat waktu," jelasnya.

Ignatius menambahkan, PEFINDO telah melakukan pemeringkatan terhadap 17 pemerintah provinsi, dengan hasil yang secara umum berada dalam kategori investment grade. Meski demikian, menurutnya hasil pemeringkatan bukan merupakan keputusan mengenai layak atau tidaknya suatu obligasi untuk dibeli, melainkan opini independen mengenai tingkat risiko kredit yang menjadi bahan pertimbangan investor.

"Hasil pemeringkatan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap investor. Investor bisa mengetahui tingkat risiko dari pemerintah daerah atau obligasi yang akan menjadi instrumen investasinya," pungkasnya.

Ignatius mengingatkan bahwa penerbitan obligasi daerah perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan biaya pendanaan (cost of fund) karena peringkat kredit, tingkat suku bunga, serta likuiditas pasar akan memengaruhi besaran kupon yang harus ditawarkan pemerintah daerah kepada investor.

Oleh karena itu, penguatan fundamental fiskal dan kesiapan proyek menjadi prasyarat agar obligasi daerah dapat diterima pasar dan memberikan manfaat pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Diskusi tersebut dihadiri Ketua FPG MPR RI, Melchias Markus Mekeng, Sekretaris FPG MPR RI, Ferdiansyah, sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, dan tamu undangan.

Sebelumnya, Sarasehan Nasional tersebut telah diawali dengan rangkaian kegiatan pada hari pertama, Rabu (18/11). Kegiatan tersebut diisi dengan penyerahan naskah akademik dari MPR RI kepada DPR RI, yang kemudian dilanjutkan diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif OJK, I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Bank DKI Jakarta, Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas, Juwita Lestari.