Pendiri Pusat Studi Hukum Indonesia yang merupakan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut Wakil Presiden tak bisa lagi melanjutkan pembuktian keabsahan surat keterangan pendidikan setingkat SMA melalui jalur hukum, salah satunya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara ().
"Jadi sebenarnya enggak bisa dilanjutkan juga, karena sudah ada putusan yang batal demi hukum itu. Batal demi hukum itu sudah sudah paripurna. Artinya, dalam hukum batal demi hukum itu artinya surat keterangan itu dianggap enggak pernah ada dengan segala akibat hukumnya enggak bisa ada juga," kata Bivitri lewat pesan singkat, Rabu (11/11).
Bivitri mengingatkan ada putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-XXII/2024 yang menyatakan pihak tergugat TUN tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Dengan begitu, dalam perkara Gibran, Kemendikdasmen selaku tergugat pun tak bisa mengajukan PK atas putusan di tingkat kasasi MA tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-XXII/2024 berargumen PTUN merupakan tempat bagi warga untuk menggugat perilaku pejabat tata usaha negara.
"Itu konteksnya secara kekuasaan yudikatif kan seperti itu untuk melindungi kepentingan warga, apalagi ketika berhadapan dengan pemerintah," ucapnya.
Di sisi lain, terkait putusan MA soal surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Bivitri menekankan bahwa putusan itu sudah tingkat kasasi dan telah inkrah alias berkekuatan hukum tetap.
Dengan begitu, Bivitri menyebut Gibran pun tak memiliki lagi jalur hukum yang dapat ditempuh, termasuk lewat PTUN yang hendak ia tempuh.
"Kayak upaya dari Gibran untuk berupaya lolos dari situasi ini aja menurut saya," ucap dia.
Bivitri mengatakan konsekuensi atas putusan MA tersebut adalah suket milik Gibran itu batal demi hukum.
"Kalaupun PTUN masih melanjutkan, kalau hakimnya benar, maka sekarang mereka wajib melanjutkan ya, karena kuasa hukum Gibran minta dilanjutkan. Tapi pada akhirnya putusannya pasti akan bilang, kalau hakimnya benar, tidak dapat diterima tuh, karena sudah ada putusan MA yang itu, yang pemohonnya penggugatnya Pak Subhan," ujarnya.
Upaya Gibran hendak membuktikan suketnya mencuat usai ia disebut meminta mundur dari jabatannya.
Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut bahwa Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11) kemarin.
Ia mengatakan dalam pertemuan itu, Gibran meminta waktu baginya untuk membuktikan keabsahan ijazahnya lewat PTUN.
"Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta.
Sementara itu, Gibran mengatakan dalam pertemuannya itu, Prabowo menyarankan Gibran untuk tetap bertarung lewat PTUN.
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.