Perjalanan politik terbilang singkat, tetapi penuh kontroversi di tengah keistimewaan alias privilege yang dimilikinya.
Berawal dari pengusaha kuliner di Solo, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu melesat ke panggung politik nasional hingga menduduki kursi Wakil Presiden RI. Namun, setelah diterpa persoalan syarat pendidikan, usai dua tahun menjabat dia pun mengundurkan diri, Kamis (12/11).
Langkah Gibran hidup dari keringat seorang tukang kayu, Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden dua periode RI. Dia juga semula merintis karier bisnis kuliner sebelum masuk partai politik, dan mengikuti jejak ayahnya menjadi Wali Kota Solo, hingga duduk di kursi kekuasaan negara sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
Gibran lahir di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Jokowi-Iriana. Adik keduanya yakni Kahiyang Ayu kini merupakan istri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Sementara sang bungsu, Kaesang Pangarep saat ini adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)--partai yang juga menaungi Jokowi saat ini.
Sebelum terjun ke politik, Gibran terjun ke dunia bisnis kuliner dengan merintis usaha katering bernama Chilli Pari di Solo pada 2010. Saat itu Jokowi adalah Wali Kota Solo.
Bisnis yang digeluti Gibran bergerak di bidang jasa boga dan penyelenggaraan acara, termasuk pernikahan. Bisnis yang dilakoninya terbilang beda dengan yang dirintis ayahnya terlebih dulu di bidang perkayuan.
Tak berhenti di situ, Gibran kemudian mengembangkan bisnis kuliner dengan mendirikan Markobar, usaha martabak yang sempat berkembang dan memiliki puluhan gerai di berbagai daerah.
Namanya pun mulai dikenal publik sebagai pengusaha muda. Gibran juga merambah sejumlah bidang usaha lain, mulai dari minuman tradisional melalui Goola, bisnis makanan bersama sang adik Kaesang Pangarep hingga usaha restoran Mangkok Ku bersama Chef Arnold Poernomo.
Secara nasional, Gibran pertama kali diperkenalkan Jokowi bersama dua anak lainnya pada 20 Oktober 2014 atau jelang pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2014-2019.
Gibran Rakabuming Raka pertama kali diperkenalkan secara resmi ke publik dan media nasional oleh Joko Widodo pada 20 Oktober 2014, tepatnya menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Kala itu, Gibran ditanya wartawan jarang atau tak pernah menemani Jokowi saat kampanye Pilpres 2014. Dia menjawab, "Saya kan kerja. Kalau saya pengangguran, ya saya ikut bapak saya."
Pada Pilpres itu, dan pilpres selanjutnya di 2019, Jokowi mengalahkan Prabowo. Setelah Pilpres 2014, Jokowi mengajak Prabowo masuk kabinet sebagai Menteri Pertahanan.
Era politik Gibran
Pada akhirnya, Gibran betul-betul mengikuti langkah Jokowi untuk terjun ke politik. Jelang pilkada serentak 2020, Gibran masuk PDIP dan mendaftar jadi calon di Pilwalkot Solo. Adik iparnya, Bobby Nasution, juga masuk PDIP dan mendaftar untuk jadi calon di Pilwalkot Medan.
Saat itu Jokowi masih merupakan kader PDIP--parpol yang jadi kendaraannya sejak di Solo.
Keputusan Gibran maju dalam Pilkada Solo sempat memunculkan polemik internal partai. Sebab, saat itu, DPC PDIP Solo telah mengusulkan Achmad Purnomo untuk menjadi calon wali kota.
Namun, dukungan politik terhadap Gibran ternyata menguat. Pada Juni 2020, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya memberikan rekomendasi kepada Gibran untuk maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Teguh Prakosa.
Gibran dan Bobby akhirnya menang di kontestan Pilkada 2020. Mereka lalu memerintah di kampung halaman masing-masing.
Gibran dilantik jadi Walkot Solo pada 26 Februari 2021.
Selama menjabat, Gibran mengerjakan sejumlah proyek penataan kota dan revitalisasi fasilitas publik. Beberapa di antaranya revitalisasi Lokananta, Taman Balekambang, Pasar Legi hingga pengembangan Solo Technopark.
Tak hanya itu, saat Gibran menjabat, Solo juga menjadi tuan rumah sejumlah agenda olahraga internasional, termasuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dan Piala Dunia U-17 2023.
Meski demikian, perjalanan Gibran sebagai wali kota tak lepas dari kritik. Sebab, statusnya sebagai anak Jokowi memunculkan tudingan dinasti politik, terlebih ia mengikuti kontestasi di kota yang sebelumnya dipimpin sang ayah.
Bersama Prabowo di Pilpres 2024
Prabowo Subianto hadir bersama Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka di HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2). (Dok. Istimewa)
Setelahnya, karier politik Gibran pun semakin moncer. Baru sekitar dua tahun delapan bulan menjabat wali kota, namanya muncul sebagai kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Semua itu tak lepas dari kontroversi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pasal syarat usia capres-cawapres. Saat itu MK dipimpin Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Atau, dengan kata lain, Anwar adalah paman Gibran.
Inti putusan yang dibacakan 16 Oktober 2023 itu mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Putusan itu kemudian jadi pembuka jalan Gibran--yang saat itu masih berusia 36 dan sedang menjabat Walkot Solo--untuk mendaftar jadi calon di Pilpres 2024. Belakangan akibat putusan itu, Anwar Usman dijatuhi sanksi etik dan dicopot dari kursi Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Pada 22 Oktober 2023, Prabowo yang masih menteri Jokowi resmi mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024.
Meski diterpa tengah polemik, Gibran tetap melaju sebagai cawapres Prabowo. Pasangan Prabowo-Gibran pun kemudian berhasil menang pada Pilpres 2024.
Kemenangan Prabowo-Gibran mengantarkan Gibran ke posisi politik tertinggi yang pernah diraihnya. Pada 20 Oktober 2024, ia resmi dilantik menjadi Wakil Presiden RI periode 2024-2029 untuk mendampingi Prabowo. Sebagai catatan, itu adalah kali pertama Prabowo menang Pilpres setelah kalah dua kali dari Jokowi pada 2014-2019, dan kalah pada 2004 saat jadi cawapres yang mendampingi Megawati Soekarnoputri.
Saat dilantik, Gibran berusia 37 tahun. Ia pun tercatat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.
Perjalanan dari pengusaha kuliner menjadi orang nomor dua di Indonesia hanya membutuhkan waktu sekitar lima tahun sejak Gibran pertama kali mendaftarkan diri sebagai kader PDIP.
Ijazah SMA
Namun, kontroversi kembali menghampiri Gibran. Polemik terkait latar belakang pendidikan Gibran yang digunakan sebagai syarat ikut Pilpres 2024 ternyata menjadi sorotan publik.
Persoalan itu kemudian berkembang menjadi gugatan hukum. Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau gelar dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dirinya telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
Meski demikian, MK menolak permohonan pembatalan hasil Pilpres 2024 karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Pengadilan juga menyatakan perkara tersebut tidak lagi tepat diperiksa melalui mekanisme sengketa hasil pemilu setelah pasangan terpilih dilantik.
Tak berhenti di situ, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Dalam putusannya, MA juga memerintahkan pejabat terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat tersebut.
Putusan MK dan MA itu lantas memicu desakan sejumlah anggota DPR agar status Gibran sebagai wakil presiden dipersoalkan melalui mekanisme politik di parlemen.
Setidaknya ada 120 anggota DPR meneken penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Langkah tersebut membuka kemungkinan proses politik yang dapat berujung pada pemakzulan apabila memenuhi persyaratan konstitusional.
Di tengah tekanan politik dan persoalan hukum tersebut, Gibran lantas mengambil keputusan untuk mengakhiri perjalanan sebagai wakil presiden sebelum masa jabatannya selesai.
Dan, pada Kamis (12/11), dia resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Surat pengunduran diri juga ditembuskannya ke Prabowo selaku presiden.
Putusan MK dan MA berujung mundur
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki mobil saat meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11/2026). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Setelah lebih banyak diam seribu bahasa saat diberondong pertanyaan wartawan dalam perjalanannya dari Istana Negara-MPR-Istana Wapres, Gibran baru menyampaikan pernyataan resminya lewat rekaman video yang juga diunggah di saluran Youtube Wakil Presiden RI, Kamis petang.
Dalam video berdurasi 6 menit 53 detik tersebut, Gibran membicarakan soal tawaran Presiden RI Prabowo Subianto hingga alasan di balik keputusannya untuk mundur.
Ia menegaskan, keputusannya untuk mundur tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia mengaku bahwa seluruh dokumen pendidikannya sudah lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.
"Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik. Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian." terangnya.
Sementara itu, berbeda dengan pernyataan Gibran, Prabowo mengaku alasan koleganya itu mundur dari kursi wapres karena terkait persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan. Dia juga menyinggung soal perbedaan sistem pendidikan sejumlah negara dan Indonesia.
Hal itu diungkap Prabowo lewat unggahan akun Instagram pribadinya @prabowo pada Kamis (12/11).
"Keputusan ini diambil berkaitan dengan adanya perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan di Indonesia," tulisnya.
Secara lebih lanjut, pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa keputusan Gibran untuk mundur merujuk pada putusan hukum. Dalam hal ini, Prabowo merujuk pada putusan yang menyatakan adanya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran dengan konstitusi di Indonesia.
"Serta merujuk pada putusan hukum yang menyatakan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan pada sistem konstitusional kita," lanjutnya.
Sebelumnya Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan ke lembaga tinggi negara itu, Gibran tak memberikan penjelasan mendetail soal alasan minta resign.
Sebelumnya polemik keabsahan ijazah atau dokumen setara tamat pendidikan SMA sederajat Gibran menyeruak setelah putusan MK atas permohonan Denny Indrayana dkk.
Meskipun MK memutuskan 'Tidak Dapat Terima' permohonan Denny dkk terkait legal standing, mahkamah menyatakan selama persidangan tak ditemukan atau dibuktikan ijazah atau dokumen setara tamat pendidikan SMA sederajat Gibran.
Belakangan, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dengan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan yang dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai calon di Pilpres 2024 adalah 'Batal'.
Mengutip dari laman direktori putusan MA, Selasa (10/11), dalam pertimbangan kasasi yang diajukan penggugat M Subhan itu ternyata mengutip pula putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran.
Putusan nomor 742/K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 atas permohonan Subhan lawan Dirjen Dikdasmen menyatakan, "1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019."
"3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," sambung putusan itu.
Atas dasar putusan mahkamah itu,Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Pencabutan surat keterangan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianKementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Dalam diktum kesatu keputusan tersebut disampaikan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut.
"Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian tertulis dalam diktum kesatu.
Kemudian pada diktum kedua disampaikan bahwa Kemendikdasmen telah menarik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
"Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," ujarnya.