Hingga hari ini, kasus penyadapan Presiden Prabowo oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo masih terus berkembang. Mengutip detikcom, Istana telah menggantikan posisi Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dengan Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas.
Tidak hanya itu, tudingan ke arah makar di balik penyadapan ini pun semakin menguat. Meski demikian, masih muncul pro-kontra terkait hal tersebut. Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyebutkan jika tindakan penyadapan yang bermula sejak 2025 ini mengarah ke praktik makar. Hal tersebut senada dengan penilaian PDIP. Politikus Partai Banteng, Guntur Romli menyebut jika tindakan itu merupakan kejahatan serius.
"Kami tegaskan: penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan pelanggaran biasa. Itu kejahatan serius terhadap negara. Itu pengkhianatan terhadap sumpah jabatan," kata Guntur Romli dalam akun X-nya yang dilihat, Selasa (3/11/2026).
Dalam perkembangan kasus ini, masyarakat juga banyak mengulas tentang sejauh mana keamanan data informasi dan komunikasi pribadi. Dalam kasus ini, muncul berbagai ulasan tentang LIMS, sistem di balik kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo oleh eks Kapolri Listyo Sigit Cs.
LIMS (Lawful Interception Management System) merupakan sistem yang sudah lama digunakan oleh Polri. Mengutip detikInet, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa proses verifikasi. Penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, sebelum kasus tersebut terungkap pada akhir Oktober lalu.
"Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), seperti dikutip dari detikNews.
Lalu bagaimana cara kerjanya? Seberapa jauh sistem ini dapat memantau komunikasi seseorang? Simak diskusinya bersama pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya.
detikSore hari ini juga akan membahas peristiwa nahas yang menimpa sejumlah prajurit TNI Kalimantan Tengah. Setidaknya tiga prajurit meninggal dunia dan lima lainnya terluka usai heli water bombing mengalami kecelakaan saat tengah bertugas.
Mengutip detikKalimantan, tiga orang yang gugur dalam tugas tersebut antara lain Letkol Cpn (Anm.) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anm.) Nurhafiz Akbar R H, S.H., M.H., serta Sertu (Anm.) Heri Prasetyo. Helikopter Mi-17V5 Penerbad jatuh di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada Rabu (4/11/2026). Helikopter milik TNI itu diduga alami gangguan teknis dan jatuh saat hendak melaksanakan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bagaimana kronologinya? Simak laporan langsung Jurnalis detikKalimantan selengkapnya.
Ikuti berita-berita terbaru dari detikcom dalam detikSore. detikSore nggak cuma hore-hore!