JAKARTA — Sejumlah partai politik kini mulai terbuka bicara peluang pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. PDIP mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR. Sementara Nasdem, PAN, dan PKB juga kian terbuka terkait kemungkinan pemberhentian dan terang-terangan mendorong agar Gibran mengundurkan diri dari kursi wakil presiden.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam proses pencalonan hingga terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden. Di antaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang dinilainya sebagai bentuk akrobat hukum. Kemudian terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran yang berkaitan dengan penggunaan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Hasto mengakui PDIP telah dan terus menjalin komunikasi politik dengan sejumlah fraksi di DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, dia tidak memastikan seluruh fraksi di DPR telah menyepakati langkah pemakzulan Gibran. "Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI," ujarnya, Ahad (8/11/2026).
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan pemakzulan Gibran bisa ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi. "Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, tidak ada jalan lain," kata Paloh, Ahad (8/11/2026).
Sikap yang lebih konkret disampaikan PAN. Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding mengusulkan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat apabila Gibran tidak mengundurkan diri menyusul putusan MA terkait keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya. "Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," kata Sudding.
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menyarankan Gibran mengundurkan diri secara sukarela sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan. Namun, jika hal itu tidak dilakukan, DPR dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya. "Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," ujarnya. Sudding merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Eka Widodo juga mengungkapkan adanya desakan agar Gibran mengundurkan diri. Dia mengaku menerima aspirasi dari sejumlah kalangan Gen Z yang mempersoalkan berbagai polemik terkait wapres. Eka mengatakan, anak-anak muda yang menemuinya meminta Gibran secara sukarela melepaskan jabatan sebelum proses pemakzulan ditempuh. "Teman-teman Gen Z masih terus menemui saya dan menyampaikan kasus yang menimpa Gibran," kata Eka, yang akrab disapa Edo, Ahad (8/11/2026).
Dia menyebut terdapat tiga persoalan yang menjadi dasar aspirasi tersebut, yakni Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, persoalan syarat pendidikan Gibran, serta putusan MA terkait suket penyetaraan pendidikan SMA. "Atas tiga persoalan itu, teman-teman Gen Z menilai Gibran sudah tidak layak lagi memimpin negeri ini. Karena itu, mereka meminta Gibran dengan legowo mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden," ujar dia.
Desakan terhadap Gibran juga disuarakan melalui Aksi Rakyat Bela Indonesia yang digelar sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Ahad (8/11/2026). Ketua Pembina Aksi Rakyat Bela Indonesia Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dalam tiga tahun ke depan.
"Cuma poin terakhir itu agak terlalu halus. Maksudnya itu supaya apa yang sudah diputuskan oleh MK, diputuskan oleh MA itu dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama tiga tahun," ucap Jimly.
Menguatnya pernyataan sejumlah elite partai tersebut menandai semakin terbukanya ruang pembahasan politik mengenai posisi Gibran.
Lantas, bagaimana jika langkah pengunduran diri diambil?