JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshiddiqie memandang pengunduran atau pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) perlu melalui prosedur. Jimly tak ingin Gibran sekadar mundur begitu saja tanpa melalui mekanisme pembuktian.
Jimly menyebut tak ada prosedur pengunduran diri bagi Wapres RI. Pengunduran diri itu diatur di pasal 3 UUD 1945 yang berbeda dengan pasal pemakzulan.
Pengunduran diri berdasarkan sejarah pernah terjadi di masa Soeharto. Saat itu Soeharto bukan Presiden yang dipilih rakyat secara langsung melainkan oleh MPR. Sehingga menurut Jimly, Gibran tak bisa menyatakan mundur seperti Soeharto.
"Masalahnya sekarang ini kan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Beda dengan tempo hari (zaman pak Harto). Tempo hari kan dipilih oleh MPR. Jadi kalau presiden Soeharto hanya mengundurkan diri, ya kan? Mengirim (surat). Nah ini masalahnya waktu Pak Harto itu kan, dia hanya bicara sendiri di Istana. Iya kan? Pimpinan MPR pun enggak hadir," kata Jimly kepada Republika, Selasa (10/11/2026).
Jimly menekankan agar seorang Wapres yang dipilih rakyat secara langsung tak boleh mundur begitu saja. Jimly mendorong pengunduran diri itu melalui prosedur.
"Jadi memang prosedur pengunduran diri pun ini belum diatur. Tetapi dengan perubahan skema sistem pemilihan presiden langsung, maka seorang presiden atau wakil presiden yang dipilih langsung 58 persen rakyat Indonesia, yang enggak boleh dong hanya begitu aja ngomong sendiri, mau mengundurkan diri. Itu kan harus ada mekanismenya," ujar Jimly.
Jimly juga meyakini belum ada mekanisme rinci soal pengunduran diri Wapres RI. Jimly mempertanyakan apakah jabatan langsung kosong saat Wapres mengundurkan diri.
"Pertama, apakah dia berkirim surat pengunduran diri resmi itu kepada presiden dan kepada MPR? Ini satu. Belum ada pengaturannya. Yang kedua, apakah dia menyatakan sendiri mengundurkan diri berarti langsung jabatan itu kosong?" ujar Jimly.
Jimly mengusulkan Wapres pengajuan pengunduran diri kepada Presiden dan MPR. Dengan begitu secara tata negara Presiden dan MPR dapat bersiap diri atas mundurnya Wapres
"Nah, jadi sejak dia menetapkan bahwa mulai tanggal 1 misalnya gitu. 1 Desember saya (Wapres) mengundurkan diri. Maka mulai tanggal 1 terjadi kekosongan. Nah, kalau terjadi kekosongan jabatan, maka MPR akan bersidang. Presiden akan mengajukan dua orang calon untuk dipilih oleh MPR," ujar Jimly.