Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung.
Menurutnya, pengisian kekosongan kursi wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR.
"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly ditemui usai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, polemik yang muncul saat ini berakar pada perbedaan aturan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai pengusung.
"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden--dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan "berasal dari" itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai ketentuan dalam Penjelasan UU MD3 keliru, karena menganalogikan situasi kekosongan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.
Ia memaparkan, syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945), di mana tugas kepresidenan sementara dipegang oleh triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan).
Sementara dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan yang kosong hanya posisi wakil presiden, sehingga rujukannya adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ," tegasnya.
Dengan adanya batasan asal partai dalam konstitusi, Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan mandidat. Calon tersebut bisa berasal dari partai koalisi pertama, koalisi kedua, partai di luar koalis, maupun tokoh nonpartai sekalipun.
Jimly juga menyoroti dua cacat formil dalam UU MD3 terkait isu ini. Pertama, aturan tersebut membuat norma baru yang menyimpang dari konstitusi. Kedua, norma tersebut tidak dicantumkan dalam batang tubuh pasal, melainkan hanya diselipkan di bagian penjelasan.
Terkait solusi atas aturan yang tumpang tindih tersebut, Jimly menawarkan penafsiran moderat bahwa frasa "berasal dari partai pengusung" dapat dimaknai sebatas sosok yang disetujui oleh partai pengusung, bukan harus kader internal partai.
Namun, secara hirarki hukum, konstitusi tetap harus menjadi rujukan utama.
"Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar," ucapnya.