Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyebutkan ketentuan minimum anggota DPR mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah memenuhi syarat minimal. Syarat minimal anggota DPR untuk mengajukan HMP adalah 25.
"Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi ya, hampir mayoritas, ya delapan fraksilah gitu," kata Khozin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Untuk jumlah yang ingin mengajukan HMP per Selasa (10/11), Khozin mengatakan sudah lebih dari 50 anggota. Tapi yang terpenting, menurut dia, syarat minimal 25 anggota DPR telah terpenuhi.
"Tapi yang jelas harusnya sih ada terus bergerak ya. Kalau kemarin itu 40 atau 45 atau 50 mungkin bisa lebihlah. Tapi nggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja kan 25. nggak butuh banyak," ucapnya.
Khozin mengatakan perihal mengajukan HMP ini merupakan panggilan hati nurani. Hal itu agar polemik ijazah Gibran ini bisa segera diselesaikan.
"Jadi kita ingin semangatnya itu satu, ingin menyelesaikan dan menyudahi polemik ijazah ini sesegera mungkin karena banyak agenda lain yang harus kita tuntaskan," sebutnya.
Untuk diketahui, pengajuan usul hak menyampaikan pendapat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pada Pasal 191, dijelaskan bahwa usul hak menyatakan pendapat harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya harus diusulkan minimal 25 orang anggota DPR.
Pasal 191
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota.
(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau
c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.