Junaedi Saibih mengajukan gugatan praperadilan untuk meminta pemulihan nama baik hingga ganti rugi Rp 100,2 miliar usai divonis bebas dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Dia mengatakan dirinya dirugikan atas kasus yang disangkakan dan didakwakan terhadap dirinya.
"Pemulihan nama baik kan ada secara di dalam putusan diktumnya tuh ada dilakukan tapi itu kan cuma secara tertulis ya. Saya minta ada tindakan konkret terkait dengan pemulihan tersebut, yang mana di dalam Undang-Undang PDP 2022 itu ada yang namanya adalah right to be forgotten ya, yang ada dalam pertimbangan putusan," kata Junaedi Saibih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Junaedi meminta Kejaksaan Agung memerintahkan penghapusan pemberitaan terkait kasus yang menjeratnya setelah putusan bebas. Dia mengaku sudah menuliskan daftar pemberitaan yang dinilainya tidak lagi relevan tersebut.
"Karena kan setelah putusnya putusan bebas ini, maka pemberitaan berkaitan dengan perkara saya sebelumnya itu menjadi apa? Menjadi irrelevant sehingga itu harus dihapus," tuturnya.
Junaedi juga mengajukan gugatan ganti rugi materiil senilai Rp 288.445.872 (288,4 juta). Dia mengatakan perhitungan ganti rugi itu merupakan penghasilan yang semestinya diperoleh sejak dirinya ditahan hingga bebas.
"Perhitungan dari penghasilan gaji yang biasa saya terima dari UI, itu ada tiap bulannya lalu kita hitung menjadi rata-rata per bulannya itu, lalu kita kalikan kita hitung dengan apa perolehan yang selama saya berada dalam tahanan kurang lebih 11 bulan. Jadi itu nilainya segitu," ujarnya.
Selain itu, Junaedi juga mengajukan gugatan ganti rugi imateriel senilai Rp 100 miliar. Sidang perdana gugatan praperadilan ini akan digelar pada Selasa (24/11).
"Biar pengadilan melakukan penilaian, Rp 100 miliar," ujarnya.
Sebagai informasi, gugatan praperadilan ini diajukan Junaedi Saibih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Termohon I yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Termohon II yakni Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu).
Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan Kejagung atas vonis bebas tiga terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi. Ketiga terdakwa itu adalah Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, dan Junaedi Saibih.
"Amar putusan: Tolak. Tolak kasasi Penuntut Umum," demikian tertulis di laman direktori putusan perkara Mahkamah Agung dilihat detikcom, Jumat (14/8).
Kasasi Tian, Adhiya dan Junaedi diputus pada Rabu (12/8). Permohonan kasasi ketiganya diadili dan diperiksa oleh ketua majelis hakim Jupriyadi dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah.
Junaedi Saibih sendiri merupakan advokat, Adhiya Muzzaki merupakan buzzer, dan Tian Bahtiar merupakan Direktur JakTV. Ketiganya diproses hukum karena dianggap oleh jaksa telah melakukan perintangan penyidikan pada tiga perkara korupsi. Dakwaan jaksa terhadap mereka tidak terbukti hingga ketiganya divonis bebas.