Kadin Bidik Potensi Bisnis Kehutanan Rp 814 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri () Indonesia memproyeksikan pengembangan regeneratif melalui skema multiusaha kehutanan (MUK) berpotensi menghasilkan pendapatan kotor Rp 814 triliun per siklus produksi dan menciptakan 1,4 juta . Pengembangan tersebut menyasar nonproduktif melalui penerapan agroforestry bersama masyarakat.

Kadin menargetkan pengembangan agroforestry berbasis lanskap mencapai 1,8 juta hektare dengan melibatkan sedikitnya 10 unit perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan perhutanan sosial dalam tahap awal.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pengembangan ekonomi berbasis hutan harus mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Kekayaan hayati Indonesia perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan hutan secara regeneratif dan lestari bekerja sama dengan masyarakat lokal,” kata Shinta kepada wartawan, dikutip Jumat, (13/11/2026).

Wakil Ketua Umum Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia Elim Sritaba menjelaskan, Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH) menyiapkan perluasan penerapan MUK pada periode 2027–2029. Program tersebut menargetkan sedikitnya 10 unit PBPH dan perhutanan sosial sebagai lokasi pengembangan bisnis kehutanan regeneratif.

Elim menilai pengembangan bisnis tersebut membutuhkan pembiayaan jangka panjang, kepastian pembeli, dukungan kebijakan, serta kemitraan dengan masyarakat melalui pembagian manfaat yang inklusif.

“Kami siap bermitra untuk memperluas implementasi kehutanan regeneratif, mendorong inklusi sosial, serta mencapai target iklim dan keanekaragaman hayati global,” ujar Elim.

Kepala Unit Kehutanan Internasional Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris Maggie Charnley menekankan pentingnya pembiayaan pembangunan untuk memperluas investasi pada pengelolaan hutan berkelanjutan.

“Pembiayaan pembangunan dapat membantu menyiapkan model usaha yang layak dan membuka akses investasi bagi pengelolaan hutan berkelanjutan,” kata Maggie.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan, kebijakan multiusaha kehutanan dapat meningkatkan nilai tambah hasil hutan sekaligus memperkuat rehabilitasi kawasan bersama masyarakat melalui perhutanan sosial dan hutan adat.

"Kebijakan multiusaha kehutanan bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil hutan sekaligus tindakan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan bersama masyarakat melalui skema perhutanan sosial termasuk hutan adat yang dibangun menjadi rantai nilai agar manfaat ekonomi diterima para pihak secara lebih luas dan berkeadilan," ujar Laksmi.

Ia menambahkan, pengembangan produk hasil hutan bebas deforestasi membutuhkan pengelolaan lanskap yang dapat ditelusuri serta dukungan kemitraan usaha dan pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan manfaat ekonomi sekaligus melindungi fungsi ekosistem hutan.

Kadin RFBH juga menyiapkan pengembangan proyek percontohan berbasis lanskap dengan target 10 pilot MUK pada periode 2025–2029. Koordinator Kadin RFBH Rukmantara menyebut program tersebut mengacu pada target RPJMN 2025–2029 dengan kebutuhan investasi minimal Rp 1,2 triliun.

"Dalam tiga tahun ke depan Kadin RFBH akan lebih fokus pada pengembangan MUK di kawasan hutan nonproduktif dengan aplikasi agroforestry bersama masyarakat untuk membangun ekosistem bisnis di lanskap,” kata Rukmantara.

Sejumlah lokasi percontohan yang tengah dikembangkan mencakup Lanskap Bentala di Kalimantan Timur dan Kubu Raya di Kalimantan Barat. Kadin RFBH juga menyiapkan perluasan pengembangan ke sejumlah lanskap lain di Sumatera dan Kalimantan.

Dari sisi industri, Deputy CEO ParagonCorp Sari Chairunnisa mengatakan, riset dan inovasi bahan baku hayati dapat menghubungkan kekayaan biodiversitas Indonesia dengan kebutuhan industri. ParagonCorp antara lain mengeksplorasi nilam Sulawesi untuk produk perawatan kulit, tengkawang Kalimantan sebagai alternatif lokal shea butter, serta mikroalga di Jawa Barat bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Keberlanjutan menjadi landasan keputusan dan prioritas inovasi kami, serta membentuk cara kami menciptakan nilai jangka panjang,” ujar Sari.