BANDUNG — Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menekankan pentingnya pengembangan koperasi syariah sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Penguatan koperasi syariah dinilai dapat membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah di Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikan Asep saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, belum lama ini.
Asep yang akrab disapa Kang Asmul mengatakan, pengembangan ekonomi syariah perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Kota Bandung yang memiliki tingkat religiusitas cukup kuat. Potensi tersebut, menurut dia, perlu dioptimalkan agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dia menilai, besarnya jumlah penduduk dan pelaku usaha mikro di Kota Bandung belum sepenuhnya diimbangi dengan perkembangan ekosistem ekonomi syariah yang optimal. Karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun kekuatan ekonomi melalui koperasi syariah.
“Ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, memang perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk mempertemukan masyarakat dengan kesadaran untuk bekerja sama memperbesar ekosistem ekonomi syariah,” ujarnya.
Menurut Asep, pengembangan koperasi syariah tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan modal dan sumber pembiayaan. Kemudahan akses layanan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro juga harus menjadi perhatian.
Dia mengatakan, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang tepat melalui pendampingan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan fasilitas penunjang usaha.
Asep juga mengapresiasi langkah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro. Namun, dia mengingatkan agar program tersebut dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Keberhasilan pengembangan pembiayaan syariah ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan keuangan, tetapi juga oleh kemudahan akses layanan dan kapasitas pelaku usaha mikro,” katanya.
Lebih lanjut, Asep berharap penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah dapat menjadi landasan untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Dia menegaskan, keberhasilan koperasi syariah juga sangat bergantung pada integritas pengelola dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus menjaga konsistensi program serta memastikan koperasi dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
“Program yang baik harus dijaga konsistensinya. Ketika kita bicara tentang koperasi syariah, integritas dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi bagian penting yang kita jaga,” ujarnya. ((N-Muhammad Taufik/republika))