Kantor DPP PPP Disegel Sekelompok Orang, Pengurus Angkat Bicara

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan () di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, didatangi sekelompok orang yang mengaku sebagai kader dan pengurus partai pada Jumat (13/11/2026). Mereka menggelar aksi penyegelan sebagai bentuk protes terhadap kondisi internal partai yang tengah bergejolak.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Jabbar Idris membantah adanya penyegelan kantor partai. Ia menyebut aksi tersebut hanya dilakukan oleh sejumlah orang yang sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus di tingkat wilayah maupun cabang.

"Tidak ada penyegelan di DPP ya," kata Jabbar Idris saat dihubungi Liputan6.com.

"Yang ada beberapa oknum pengurus yang sudah tidak menjabat di wilayah atau cabang datang mencari sensasi seolah-olah menyegel kantor," tambahnya.

Sebelumnya, sekelompok orang yang mengaku tergabung dalam Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendatangi kantor DPP PPP untuk menyampaikan aspirasi terkait konflik internal partai.

Koordinator Kader Penyelamat Ka'bah (KPK), Ahmad Yani, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes atas pemberhentian sejumlah pengurus oleh Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Mereka mempersoalkan pencopotan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dari jabatan sekretaris jenderal dan Agus Suparmanto dari posisi wakil ketua umum.

"Semua kader dan pengurus yang telah berjuang baik tenaga, pikiran bahkan hartanya tapi tidak dihargai partai," kata Ahmad Yani dalam keterangan tertulisnya.

"Kemudian abang kita, Bang Sandiaga Uno yang kebetulan Ketua Bapilu diberhentikan yang tidak sesuai dengan AD/ART," sambungnya.

Ahmad Yani menilai, para kader dan pengurus yang telah berkontribusi terhadap perjuangan partai semestinya tidak diberhentikan begitu saja. Menurut dia, dinamika internal setelah penyelenggaraan muktamar seharusnya diselesaikan melalui rekonsiliasi.

Ia juga menilai keputusan Mardiono justru bertentangan dengan semangat rekonsiliasi dan memperkeruh situasi internal partai. Hal itu, menurutnya, terlihat dari pemberhentian sejumlah pengurus serta anggota DPRD di berbagai daerah.

"Kemudian keputusan mahkamah partai politik, mahkamah partai itu dijamin dalam undang-undang sebagai apa, sebagai penegak marwah konstitusi partai tapi itu diabaikan," terangnya.

"Mengenai apa, ketua sekretaris di sejumlah daerah diberhentikan seperti di Bali, Kepulauan Riau, termasuk di Prabumulih, belum lagi yang lain," sambung Ahmad Yani.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menyebut aksi tersebut dilakukan setelah pihaknya menggelar Musyawarah Besar (Mubes) secara daring. Kegiatan itu diklaim diikuti 200 fungsionaris PPP dari 38 provinsi dan mendapat dukungan melalui petisi yang ditandatangani 500 kader tingkat kabupaten/kota dari Aceh hingga Papua.