Kapolri Beberkan Peran 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran empat tersangka dalam kasus dugaan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Suyudi menyebut empat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

"Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS," kata Suyudi dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring, Ahrie Sonta. Ia juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.

"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," tutur Suyudi.

Kedua, SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Plt. Kepala Bagian Monitoring kepada Jenderal LSP. Laporan tersebut berupa laporan harian dan laporan analisis.

Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari Jenderal LSP.

EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Keempat, AS yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan melakukan pengawasan (surveillance).

"Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," imbuhnya.