JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan dugaan perintah penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon disampaikan oleh Jenderal LSP secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp (WA). Perintah tersebut diduga diteruskan secara berjenjang kepada sejumlah pejabat di lingkungan Polri tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
Hal itu disampaikan Suyudi saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu: perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data," kata Suyudi, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, dugaan perintah penyadapan tersebut berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya, perintah disampaikan kepada operator secara lisan atau melalui grup WhatsApp.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," katanya.
Dalam paparannya, Suyudi juga menjelaskan adanya dua jalur pelaksanaan penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Jalur resmi atau jalur A dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan chart. Selanjutnya, dilakukan verifikasi serta persetujuan secara berjenjang sebelum tim Technical Supporting Unit (TSU) melaksanakan provisioning.
Sementara itu, jalur B atau jalur internal atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
"Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP dilanjutkan dengan analis persetujuan internal dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," kata Suyudi.