Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan dan resmi berlaku per 28 Oktober 2026. Pasalnya, ketentuan yang tidak mempertimbangkan kemampuan dunia usaha berpotensi menekan ekspansi perusahaan hingga menghambat perekrutan tenaga kerja baru.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, regulasi ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya berpihak kepada pekerja maupun pengusaha. Aturan tersebut harus mampu menyeimbangkan perlindungan hak pekerja, produktivitas, daya saing industri, dan keberlanjutan perusahaan.
Menurutnya, kemampuan setiap perusahaan dalam memenuhi ketentuan ketenagakerjaan berbeda-beda. Terutama bagi industri padat karya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perusahaan yang tengah menghadapi tekanan biaya produksi.
"Namun, perlu dipahami bahwa kemampuan setiap perusahaan berbeda-beda. Industri padat karya, UMKM, dan perusahaan yang menghadapi tekanan biaya produksi tentu memiliki ruang penyesuaian yang lebih terbatas," ujar Erwin kepada CNBC Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Ia mengingatkan, apabila aturan baru meningkatkan biaya tenaga kerja secara signifikan tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dan fleksibilitas usaha, dampaknya bisa merembet ke aktivitas bisnis dan pasar tenaga kerja.
"Apabila ketentuan baru meningkatkan biaya tenaga kerja secara signifikan tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dan fleksibilitas usaha, dampaknya justru berpotensi menghambat ekspansi perusahaan, mengurangi perekrutan tenaga kerja baru, dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi informal," jelasnya.
Karena itu, Kadin berharap aturan pelaksanaan UU Ketenagakerjaan disusun melalui dialog konstruktif yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kadin juga mendorong adanya masa transisi yang memadai, kepastian pengaturan hubungan kerja, serta kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Erwin menegaskan, perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan agar perusahaan tetap mampu berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
"Perusahaan yang sehat akan mampu menciptakan lapangan kerja, membayar upah yang layak, dan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya secara berkelanjutan," kata dia.
Ia menambahkan, tujuan kebijakan ketenagakerjaan tidak boleh hanya berfokus pada perlindungan pekerja yang sudah bekerja. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang belum bekerja memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan formal yang layak.
"Pada akhirnya, tujuan kebijakan ketenagakerjaan bukan hanya melindungi pekerja yang sudah bekerja, tetapi juga memastikan jutaan masyarakat Indonesia lainnya memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan formal yang layak," pungkas Erwin.
(dce)[Gambas:Video CNBC]