Kejar Aksesi OECD, Pemerintah Minta Revisi UU Statistik Dipercepat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong percepatan revisi Undang-Undang Statistik pada 2027 sebagai salah satu agenda prioritas dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (). Pembaruan regulasi ini dinilai mendesak demi memenuhi standar organisasi kerja sama ekonomi negara-negara maju tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa proses revisi UU Statistik saat ini terus bergulir. Pemerintah pun meminta agar pembahasan regulasi tersebut diselesaikan lebih cepat pada tahun depan.

“Tentu Undang-Undang Statistik ini sedang dalam proses revisi, jadi kami minta dipercepat untuk selesai tahun depan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Airlangga menjelaskan, pembaruan UU Statistik menjadi satu dari tiga prioritas legislasi utama pemerintah dalam proses aksesi OECD. Dua regulasi lain yang turut dipacu adalah pengaturan foreign bribery (penyuapan terhadap pejabat publik asing) serta revisi UU Persaingan Usaha.

“Tiga hal itu yang dibahas untuk menjadi prioritas penyelesaian tahun depan, yakni aturan terkait foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha,” tegas Airlangga.

Percepatan paket tiga regulasi ini menjadi fokus pemerintah mengingat Indonesia saat ini baru memenuhi sekitar 80 persen dari keseluruhan persyaratan keanggotaan OECD. Tahapan evaluasi sejauh ini telah mencakup pengisian kuesioner hingga pelaksanaan misi pencarian fakta (fact-finding mission) oleh tim eksternal OECD.

“Progres sementara secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80 persen. Tentu dari 80 persen itu ada beberapa hal krusial yang memerlukan kelengkapan dari segi perundang-undangan,” tutur Airlangga.

Pemerintah optimistis penuntasan revisi UU Statistik akan semakin memantapkan langkah Indonesia menembus OECD. Airlangga menambahkan, Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan melawat ke Indonesia pada 25 November 2026 mendatang untuk membahas secara langsung perkembangan proses aksesi tersebut.