Kelas Menengah Bergaji hingga Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberikan insentif Penghasilan () Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan.

Fasilitas perpajakan ini disiapkan khusus bagi pekerja kelas menengah, berbeda dengan skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menyasar kelompok pekerja bergaji di bawah Rp 3 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah secara tegas membedakan segmen penerima bantuan berdasarkan tingkatan penghasilan pekerja.

“Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Airlangga menegaskan, pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta menjadi sasaran utama penyaluran BSU. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah memutakhirkan data calon penerima bantuan subsidi tersebut.

“Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Sekarang datanya masih disiapkan di Kemenaker,” kata Airlangga.

Sementara itu, proses teknis pencairan anggaran BSU kini sedang digodok di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Airlangga menyebut pemerintah menargetkan penyaluran bantuan tersebut dapat terealisasi pada November 2026.

“Ya ini masih diproses di Keuangan,” tutur Airlangga.

Melalui integrasi dua skema ini, pemerintah menyiapkan dua jaring pengaman ekonomi yang saling melengkapi: BSU berupa bantuan tunai langsung untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, serta keringanan pajak melalui PPh 21 DTP untuk menjaga daya beli pekerja hingga lapis penghasilan Rp 10 juta.