Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna mengendalikan konten di media sosial yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK/sederajat.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada Komdigi untuk meminta pengendalian konten yang memuat dugaan pelanggaran pelaksanaan TKA.
“Dan kami juga telah mengajukan permohonan pengendalian konten berkaitan dengan pelanggaran TKA kepada kementerian, yakni Komdigi,” kata Toni dalam kegiatan Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK 2026 di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta Pusat pada Senin.
Ia menjelaskan koordinasi dengan Komdigi merupakan salah satu upaya Kemendikdasmen memperkuat pengawasan pelaksanaan TKA, selain melibatkan dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman.
Menurut Toni, dinas pendidikan dan Ombudsman memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan TKA di wilayah masing-masing.
Toni mengatakan Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 guna mengingatkan dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar memastikan seluruh tata tertib TKA dijalankan.
Ia menegaskan setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan TKA, mulai dari murid, pengawas hingga petugas lainnya, harus memahami tata tertib sebelum ujian dimulai.
Hingga saat ini, pihaknya telah menyampaikan tiga surat tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Komdigi, dan Kementerian Agama terkait dugaan pelanggaran yang ditemukan selama pelaksanaan TKA.
Toni mengatakan proses konfirmasi dan verifikasi bersama dinas pendidikan serta kantor wilayah Kementerian Agama masih berlangsung untuk memastikan kronologi, pihak yang terlibat, dan bukti dalam setiap dugaan pelanggaran.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengatakan terdapat lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran TKA yang berkaitan dengan tindakan memfoto soal dan menyebarkannya di media sosial.
Pihaknya telah menurunkan sejumlah tim untuk melakukan penyelidikan langsung di lapangan sebelum menentukan tindak lanjut terhadap kasus-kasus tersebut.
Faisal mengatakan penetapan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik murid, proktor, maupun pengawas, akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.
Menurut dia, viralnya pemberitaan mengenai dugaan kecurangan TKA juga berpotensi memberikan dampak sosial dan psikologis terhadap murid.
"Dengan viralnya itu kepada anak-anak, itu sudah berpengaruh secara sosial. Sudah ada pengaruh psikologis bagi anak-anak kita," ujarnya.
Ia menambahkan, penentuan sanksi akan mempertimbangkan kategori pelanggaran, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, serta dampaknya terhadap pelaksanaan TKA.
"Kita akan melihat tingkat kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti kita akan memutuskan sanksi apa yang kita berikan," kata Faisal.