Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mengubah paradigma kontrol populasi melalui kontrasepsi menjadi keluarga berdaya untuk mewujudkan generasi berkualitas.
"Di bawah kepemimpinan baru, Kemendukbangga/BKKBN melakukan transformasi mendasar. Jika di masa lalu fokus utama semata-mata menekan kuantitas dan menghitung jumlah anak yang dilahirkan, kini arah kebijakan bergeser total menjadi pengelolaan dinamika demografi yang berimbang dan memperkuat ketahanan keluarga," kata Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono di Jakarta, Jumat.
Menurut Budi, Indonesia kini tengah berada di puncak jendela peluang historis yang sangat berharga, yaitu bonus demografi dengan hampir 70 persen atau sekitar 196 juta penduduk berada di usia produktif dari total 284,67 juta jiwa, sehingga hal tersebut menjadi potensi luar biasa besar untuk melompat menjadi negara maju.
Namun, lanjut dia, di balik angka statistik yang menggiurkan tersebut, tersimpan sebuah pesan penting, yakni bonus demografi tidak datang secara otomatis menjadi bonus pembangunan. Tantangan terbesar bangsa saat ini adalah bagaimana mengubah kuantitas penduduk usia produktif menjadi kapasitas produktif yang sehat, terdidik, terampil, dan adaptif di tengah pusaran disrupsi teknologi.
"Negara tidak lagi sekadar menghitung, tetapi hadir untuk melindungi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap keluarga membesarkan anak secara layak karena bangsa yang kuat selalu berawal dari keluarga tangguh," ujar dia.
Meski produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia telah meningkat hingga mencapai sekitar 5000 dolar AS dan rasio ketergantungan berada di angka 45,05, kapitalisasi bonus demografi dan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang krusial, termasuk pekerja di sektor informal yang dominan (mencapai 57,7 persen) dan pengangguran usia muda usia 15-24 tahun yang tercatat masih di angka 16,16 persen.
"Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut secara terintegrasi, Kemendukbangga/BKKBN merumuskan kebijakan pokok yang terbagi dalam dua klaster utama, yakni penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan ekonomi, serta pemanfaatan SDM dan ketahanan sosial," tuturnya.