JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberlakukan moratorium perizinan baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau travel haji dan umrah.
Kebijakan ini dilakukan untuk membenahi data penyelenggara travel umrah sekaligus memperketat pengawasan terhadap biro perjalanan yang berpotensi merugikan jamaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan saat ini Kemenhaj tengah melakukan pendataan ulang terhadap seluruh institusi penyelenggara ibadah haji dan umrah, termasuk PPIU, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Dari sekitar 3.600 PPIU yang terdata, sekitar 50 persen di antaranya diketahui sudah tidak aktif. Karena itu, pemerintah memilih membereskan basis data dan memastikan legalitas penyelenggara sebelum kembali membuka keran perizinan.
"Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya," ujar Dahnil saat ditemui dalam kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenhaj di Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) malam.
Dia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus penerbitan izin travel umrah dengan mengatasnamakan Kemenhaj. Menurut dia, hingga saat ini belum ada izin PPIU baru yang diterbitkan kementerian.
"Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami," ucapnya.
Dahnil menjelaskan, kebijakan moratorium tersebut tidak terlepas dari maraknya kasus penipuan yang menjadikan ibadah haji dan umrah sebagai kedok untuk meraup keuntungan ilegal. Ironisnya, kelompok masyarakat kurang mampu di daerah menjadi korban paling banyak.
"Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa," kata dia.
Menurut Dahnil, pemerintah tidak ingin praktik penipuan berkedok penyelenggaraan ibadah terus berulang.