Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana terhadap satwa liar dilindungi berupa 26 ekor burung yang diungkap di Pelabuhan Jamrud, Surabaya, Jawa Timur.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Jabalnusra Aswin Bangun menegaskan, kelengkapan berkas perkara ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang terus dilakukan terhadap pengangkutan dan perdagangan ilegal satwa liar.
"Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan menunjukkan bahwa penanganan kasus ini terus berlanjut melalui proses hukum. Dalam beberapa waktu terakhir, kami telah mengungkap sejumlah kasus pengangkutan dan perdagangan burung, baik melalui pelabuhan, jalur darat, maupun bandara," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Aswin menegaskan, pengungkapan tersebut menjadi perhatian Kemenhut karena menunjukkan bahwa jalur transportasi masih berisiko dimanfaatkan untuk peredaran satwa liar secara ilegal. Oleh karena itu, selain memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mengawasi jalur distribusi dan menelusuri pihak-pihak yang terlibat.
"Burung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, termasuk membantu penyebaran biji dan regenerasi vegetasi. Melindungi burung dari perdagangan ilegal merupakan bagian menjaga kelestarian alam," ucap Aswin.
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyatakan berkas perkara tersangka ET (51), warga Kabupaten Malang, telah lengkap atau P-21 pada 28 Oktober 2026.
Perkara tersebut bermula dari pengamanan 26 ekor burung yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan dan perdagangan satwa liar secara ilegal pada September lalu.
Pengungkapan perkara dilakukan pada 2 September 2026 sekitar pukul 00.45 WIB, setelah petugas Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra melakukan penelusuran dan pemantauan terhadap dugaan pengangkutan satwa liar dilindungi di kawasan Pelabuhan Jamrud.
Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan ET bersama 26 ekor burung yang terdiri atas tujuh ekor Cica Daun Besar, enam ekor Tepus Kepala Kelabu, tiga ekor Jinjing Petulak, satu ekor Merbah Belukar, delapan ekor Kucica Kampung, dan satu ekor Brinji Rambut Tunggir. Satwa-satwa tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Setelah pengungkapan perkara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak hingga berkas perkara dinyatakan lengkap.
ET disangkakan melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf d jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.