Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan penerbitan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menguatkan upaya melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, dari dampak rokok elektrik.
Fatwa tersebut menyatakan seluruh rantai produksi hingga perdagangan vape haram. Adapun dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa itu yakni penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.
"Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman di Jakarta, Rabu.
Selain itu, lanjutnya, penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan ancaman yang perlu diwaspadai bersama.
Pihaknya telah melakukan pengendalian rokok elektronik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, antara lain melalui pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan dan promosi, serta pengaturan kandungan produk.
"Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan, prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran Vape," ujarnya.
Pihaknya juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua, para guru, tenaga pendidik di sekolah, dan lingkungan pendidikan, untuk bersama-sama melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin dan penggunaan rokok elektrik.
Sebelumnya Komisi Fatwa MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, yang menyatakan seluruh rantai produksi hingga perdagangannya dinyatakan haram.
Keputusan ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram, karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” begitu isi surat seperti dikutip dari laman resmi MUI di Jakarta pada Senin (10/11).
MUI memberi rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.