Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026.
“Kami mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Bimo merinci dari jumlah tersebut, restitusi pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat sebesar Rp7,14 triliun yang disalurkan kepada 125.375 wajib pajak.
DJP mencatat rata-rata pencairan restitusi pajak UMKM pada September hingga Oktober 2026 mencapai Rp604,91 miliar per bulan, meningkat 86,5 persen dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei hingga Agustus 2026 sebesar Rp324,33 miliar per bulan.
Selain UMKM, pemerintah juga mempercepat pencairan restitusi bagi industri padat karya. Hingga Oktober 2026, realisasinya telah mencapai Rp4,9 triliun bagi 2.767 wajib pajak atau setara 92,1 persen dari total permohonan.
Adapun rata-rata pencairan restitusi industri padat karya pada September hingga Oktober mencapai Rp363,27 miliar per bulan, naik 55,8 persen dibandingkan rata-rata Mei hingga Agustus sebesar Rp233,21 miliar per bulan.
Bimo mengatakan Direktorat Jenderal Pajak masih akan menyelesaikan permohonan restitusi industri padat karya yang tersisa senilai Rp418 miliar pada November hingga Desember 2026.
Ia menegaskan seluruh restitusi tetap melalui proses audit berdasarkan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.
Menurut dia, percepatan restitusi bagi UMKM dan industri padat karya bertujuan mendukung likuiditas usaha, menjaga keberlangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat terus menjalankan kegiatan ekonominya.