Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur sebesar Rp3,68 triliun untuk 70 sekolah dengan 6.797 peserta didik.
"Realisasi ini adalah 95,6 persen dari total pagu sebesar Rp3,85 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam di Surabaya, Kamis.
Saiful mengatakan realisasi anggaran tersebut mencerminkan besarnya dukungan fiskal pemerintah dalam memperluas layanan pendidikan terutama bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan akses pendidikan dan fasilitas pendukung yang lebih memadai.
Berdasarkan data DJPb Jawa Timur, sebanyak 6.797 peserta didik yang mengikuti program Sekolah Rakyat terdiri atas 3.343 siswa laki-laki atau 49,2 persen dan 3.454 siswi perempuan atau 50,8 persen sehingga akses pendidikan yang diberikan relatif berimbang berdasarkan jenis kelamin.
Dari sisi jenjang pendidikan, peserta didik tingkat SMA menjadi kelompok terbesar dengan 3.009 siswa atau 44,3 persen, disusul SMP sebanyak 2.644 siswa atau 38,9 persen, serta SD sebanyak 1.144 siswa atau 16,8 persen.
Jumlah peserta didik itu juga menunjukkan peningkatan skala layanan yakni dari 2.212 siswa pada angkatan 2025/2026 menjadi 4.585 siswa pada angkatan 2026/2027.
Selain menyediakan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga mengembangkan sistem pembelajaran yang didukung fasilitas asrama agar peserta didik memperoleh lingkungan belajar dan pendampingan yang lebih terstruktur.
Saat ini, program tersebut didukung 233 rombongan belajar dengan kapasitas asrama mencapai 606 tempat tidur yang menjadi bagian dari fasilitas penunjang kegiatan pendidikan dan kehidupan peserta didik.
Untuk menjalankan layanan itu, terdapat 437 guru dan 211 tenaga kependidikan yang mendukung kegiatan operasional sekolah, mulai dari proses pembelajaran hingga pelayanan kebutuhan sehari-hari peserta didik.
Tenaga kependidikan mencakup 75 wali asuh, 43 petugas keamanan, 29 petugas kebersihan, 26 wali asrama, 20 juru masak, sembilan tenaga tata usaha, tujuh bendahara, dan tiga operator sekolah.
Dari sisi status kepegawaian, sebanyak 127 tenaga kependidikan atau 60,2 persen berstatus aparatur sipil negara (ASN) sedangkan 84 orang atau 39,8 persen merupakan tenaga non-ASN.
Saiful menjelaskan dukungan APBN terhadap Sekolah Rakyat tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tetapi juga mendukung tersedianya layanan pendidikan yang dilengkapi kebutuhan pendampingan dan fasilitas asrama.
"Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup pada masa mendatang," katanya.