Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat penyaluran belanja bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Timur telah terealisasi sebesar Rp8,77 triliun hingga 30 September 2026 guna menjaga daya beli masyarakat kelompok rentan di tengah volatilitas harga.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam di Surabaya, Kamis, menegaskan anggaran negara terus bekerja optimal sebagai peredam kejut (shock absorber) ekonomi agar kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan tetap terpenuhi.
"Meskipun secara nominal lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu Rp9,46 triliun, perannya tetap krusial sebagai bantalan pengaman sosial dan penjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok," katanya.
Berdasarkan data Kanwil DJPb Jawa Timur, penyaluran bansos senilai Rp8,77 triliun diarahkan pada tiga program perlindungan sosial utama yang menyentuh langsung jutaan keluarga di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Pertama, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan yang telah menjangkau sebanyak 8.295.375 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan ini difokuskan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan pokok harian sekaligus menopang konsumsi rumah tangga kelas bawah.
Kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima oleh 4.867.131 Keluarga Penerima Manfaat di Jawa Timur.
Saiful menjelaskan penyaluran PKH tidak hanya bertujuan membantu ekonomi jangka pendek tetapi juga mendorong peningkatan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui kemudahan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial.
Ketiga, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan sebagai bantalan pengaman sosial tambahan dengan realisasi penerima mencapai 98.059 kepala keluarga.
Jika dilihat dari tren lima tahun terakhir pada periode yang sama hingga 30 September, realisasi belanja bansos di Jawa Timur menunjukkan dinamika penyesuaian seiring pemulihan dan pengendalian kondisi ekonomi.
Tercatat pada September 2022 realisasi mencapai Rp12,39 triliun, kemudian Rp8,58 triliun pada 2023, naik menjadi Rp10,08 triliun pada 2024, sebesar Rp9,46 triliun pada 2025, dan berada di angka Rp8,77 triliun pada September 2026.
Melalui penyaluran bansos yang tepat sasaran dan berkelanjutan tersebut, Kanwil DJPb Jawa Timur berharap ketahanan ekonomi rumah tangga rentan tetap terjaga sehingga stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus terpelihara dengan baik.