Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjalankan beberapa langkah teknis dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan fokus empat provinsi yang dinilai memiliki kerawanan tinggi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua Selatan.
Langkah itu mencakup pembangunan sumur bor, pembuatan sekat kanal, pengaliran air dari sungai menuju kawasan rawan kebakaran, hingga kolaborasi dengan sejumlah perusahaan tambang.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, usai rapat penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah di Jakarta Barat, Jumat (6/11).
Di Kalimantan Selatan, misalnya, upaya penanganan dilakukan pada lahan seluas sekitar 13 ribu hektare. Sementara di Kalimantan Tengah, pemerintah memusatkan kegiatan penanganan di sejumlah kawasan yang menjadi sumber utama asap di Kota Palangka Raya.
"Di Kalimantan Tengah, instalasi utamanya berada di Palangkaraya. Kita menargetkan tiga poligon utama yang sejak dua minggu lalu sudah mulai dikerjakan bersama gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia," ujar Hanif.
Hanif menjelaskan, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Talawang Raya dengan luas penanganan sekitar 362 hektare. Selain itu, terdapat kawasan Sabaru, Sebangau, Barikin dan Buluh Merindu dengan luas sekitar 302 hektare yang juga berkontribusi terhadap kemunculan asap di Palangkaraya.
Penanganan dilakukan melalui kolaborasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah, BPBD, Kepolisian Republik Indonesia, serta pelaku usaha dari berbagai sektor.
Dalam pembahasan terbaru, pemerintah juga menyiapkan penanganan di kawasan Pulang Pisau, mulai Palangkaraya hingga Jembatan Tumbang Nusa sepanjang sekitar 12 kilometer.
Untuk wilayah tersebut, Kemenko Pangan akan menggandeng Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA), termasuk melibatkan berbagai perusahaan melalui Forum Kepala Teknik Tambang.
Hanif menyebutkan, pemerintah juga menerima usulan penambahan satu lokasi penanganan dari Wakil Bupati Kapuas. Kawasan tersebut berada di sisi timur hingga tenggara Palangkaraya dan dinilai turut berpotensi memengaruhi kondisi asap di wilayah perkotaan.
"Jadi ada empat lokasi yang akan kita lakukan penanganan. Dua sudah berjalan dan dua lainnya akan segera kita kerjakan," jelasnya.
Menurut Hanif, keterlibatan seluruh unit usaha menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Selain perusahaan perkebunan dan kehutanan, sektor pertambangan juga didorong untuk mengambil tanggung jawab dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.
Karakteristik wilayah Palangkaraya yang didominasi ekosistem gambut disebut membutuhkan penanganan khusus, khususnya karena sebagian kawasan telah mengalami degradasi cukup berat sehingga rentan mengalami kekeringan dan kebakaran.
Pembasahan lahan gambut uii harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh terputus. Sebab, jeda dalam proses pembasahan berpotensi membuat gambut kembali mengering sehingga mudah terbakar.
"Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan," kata Hanif.
Sebagai langkah jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Tengah juga merancang pengaturan tata air melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali air atau intake di sepanjang Sungai Kahayan.
"Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menaikkan dan mengalirkan air menuju kawasan yang rawan karhutla, sehingga kondisi kelembapan lahan gambut tetap terjaga," pungkas Hanif.
Upaya penanganan karhutla ini menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah mitigasi.