Politik

Kemenperin Perkuat Lima Sektor Industri Halal, Ini Daftar Prioritasnya

Kemenperin Perkuat Lima Sektor Industri Halal, Ini Daftar Prioritasnya

JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan lima kelompok industri sebagai prioritas pengembangan produk halal nasional. Kelima sektor tersebut mencakup industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan alas kaki, kimia, farmasi dan obat tradisional, serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari, mengatakan pengembangan lima kelompok industri tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan produksi dalam negeri. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas, inovasi, serta pemenuhan standar halal agar produk nasional mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

“Halal bukan sekadar apa yang dikonsumsi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu produk dihasilkan melalui proses yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Karena itu, pengembangan industri halal harus mampu memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing industri nasional,” kata Emmy saat memberikan kuliah umum dalam rangkaian UI Halal Expo 2026 di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, penguatan industri halal menjadi penting mengingat besarnya potensi pasar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 252,8 juta jiwa, konsumsi rumah tangga masyarakat Muslim diperkirakan mencapai Rp 5.974,9 triliun pada semester I 2026.

Pada periode yang sama, ekspor produk industri halal Indonesia mencapai 35,72 miliar dolar AS, sedangkan nilai impornya tercatat sebesar 17,47 miliar dolar AS. Menurut Emmy, angka impor tersebut perlu dicermati untuk mengetahui jenis produk yang sebenarnya dapat diproduksi oleh industri nasional.

“Jadi, boleh ekspor, tetapi harus kita ingat bahwa produk kita itu harus menjadi raja di negara kita sendiri,” ujarnya.

Emmy mengingatkan, besarnya pasar domestik tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh produsen asing. Pemerintah perlu memperkuat struktur industri dan menyiapkan instrumen kebijakan agar kebutuhan produk halal masyarakat semakin banyak dipenuhi melalui produksi dalam negeri.

Kontribusi industri halal terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp 1.102 triliun atau 50,55 persen pada semester I 2026. Nilai tersebut setara dengan 8,65 persen terhadap PDB nasional sekaligus memperlihatkan peran penting industri halal dalam menopang sektor manufaktur.

“Jangan, jangan pernah berpikir kita hanya jadi pasar. Once kita hanya jadi pasar, artinya industri kita tidak berkembang,” tutur Emmy.

Kemenperin juga memperkuat pengembangan kelima kelompok industri prioritas melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025–2029. Kebijakan tersebut menjadi acuan pemerintah dalam meningkatkan kesiapan industri sekaligus memperluas peluang produk halal Indonesia di pasar global.

Peta jalan itu mencakup enam program utama, yakni penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pemberian fasilitasi, peningkatan promosi dan kerja sama, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

Emmy menekankan, pengembangan industri halal tidak cukup hanya dengan memenuhi kewajiban sertifikasi. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan kualitas produk, menciptakan nilai tambah, menerapkan proses produksi ramah lingkungan, dan memperkuat ketahanan industri nasional.

“Industri halal harus mampu menghadirkan produk yang tidak hanya memenuhi ketentuan kehalalan, tetapi juga memiliki kualitas unggul, nilai tambah, serta proses produksi yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, halal dapat menjadi keunggulan produk Indonesia di pasar internasional,” ujarnya.